Warga terdampak proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di kawasan Halim, Jakarta Timur, merespons soal tarif kereta cepat. Sebelumnya pemerintah memastikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak disubsidi, dan PT KCIC selaku pengelola mengusulkan tarif Rp 300 ribu all in, artinya termasuk tiket kereta feeder untuk menyambung perjalanan ke Kota Bandung maupun tarif LRT Jabodebek ke Stasiun Halim
Ditemui usai menjajal Kereta Cepat dari Stasiun Halim, Umi (50) Warga terdampak proyek Kereta Cepat dari Komplek Trikora Halim mengaku terkesan dengan kecepatan kereta yang bisa mencapai 350 km per jam.
"Betul-betul Nggak terasa pak, tahu- tahu sampai. Seperti naik pesawat," beber perempuan berjilbab ini.
Selain itu, ia juga mengapresiasi layanan yang diberikan oleh PT KCIC. Toilet kereta cepat bersih. Berbagai teknologi seperti pintu geser yang dihadirkan juga terasa seperti di luar negeri.
Kendati demikian, ia mengaku bakal berpikir dua kali jika harus membayar tarif Rp 300 ribu untuk kereta tersebut.
"Bagus , tapi cukup mahal, sih, pak. Apa tidak ada diskon, ya, buat warga terdampak," ucapnya tertawa.
Lain Umi lain pula Puji, warga RT 1 Jati Cempaka. Pria 58 tahun ini mengapresiasi kecanggihan fasilitas yang tersedia. Namun, ia juga mengaku akan pikir-pikir lagi jika harus merogoh kocek Rp 300 ribu untuk kereta cepat.
"Sepertinya saya akan melihat kebutuhan dulu karena segitu (Rp 300 ribu) lumayan. Mungkin kalau saya buru-buru ke Bandung atau seperti apa," ungkapnya.
Sebagai informasi, sebelumnya, berdasarkan catatan detik.com, Direktur Utama KCIC Slamet Riyadi mengatakan pihaknya mengusulkan tarif kereta cepat sebesar Rp 300 ribu.
Sejumlah itu sudah termasuk tarif LRT ke Stasiun Halim, serta kereta api feeder dari Stasiun Padalarang ke Stasiun Bandung. Adapun Rp 250 ribu per penumpang, iwacanakan untuk kelas premium ekonomi.
Potensi mahalnya tarif pun turut direspon oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan bahwa tidak akan ada subsidi untuk kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Tidak ada," ucapnya dalam konferensi pers di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Bandung, pada Rabu (13/9/2023).
Kendati demikian, pemerintah menjamin bahwa tarif akan benar-benar diperhitungkan untuk menarik minat masyarakat.
(hns/hns)