Jelang World Water Forum 2024, Pemerintah Bakal Siapkan Ini

Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan Stakeholders Consultation Meeting (SCM) kedua sebagai salah satu rangkaian acara menjelang World Water Forum 2024 mendatang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan salah satu hasil dari pertemuan itu, yakni soal water justice atau keadilan air di Indonesia.

Basuki mengatakan di Indonesia sendiri masih adanya ketimpangan penyediaan air. Misalnya, Indonesia bagian timur mempunyai lebih sedikit ketersediaan air dibandingkan Indonesia bagian barat. Untuk itu, dia berencana ingin membuat bendungan lebih banyak di bagian timur Indonesia.

"Jadi, ada kerja sama antara negara-negara Selatan dan Utara sama kita menuju ke water justice yaitu keadilan air. Ya seperti di Indonesia Barat dan Timur ketersediaan airnya kan timpang, timur lebih kecil, sehingga kita harus memberikan bendungan lebih banyak lagi di bagian Timur," ujar Basuki dalam acara puncak Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Minggu (15/10/2023).

Meski sudah mempunyai 300 bendungan, Basuki menilai bendungan yang tersedia di Indonesia masih kurang. Menurutnya, Indonesia masih harus menyediakan lebih banyak bendungan, terutama untuk menghadapi perubahan iklim.

"Mohon maaf saya berikan perbandingan, di Korea Selatan yang luasnya tidak lebih besar dari Jateng (Jawa Tengah), itu 17 ribu dam (bendungan), di China 98 ribu bendungan, kita baru dengan selesai 61 bendungan, kita baru punya (total) 300 bendungan. Jadi, masih banyak lagi yang perlu dikerjakan terutama untuk climate change adaptation," jelasnya.

Selain itu, Basuki juga menambahkan terkait pengelolaan cerdas sumber daya air atau smart water management di beberapa pulau di Indonesia. Salah satunya, Pulau Moa di Sulawesi dan Pulau di Maluku Tenggara Barat mempunyai pengelolaan sumber daya air yang berbeda dengan Bali dan Jawa. Dengan begitu, dia akan membuat sesi sendiri untuk mengatasi hal tersebut.

"Karena World Water Forum ini membahas tiga hal, secara teknis, secara regional. Regionalnya dibagi empat, dari Afrika, Eropa, Amerika, Asia Pasifik, dan Australia. Kemudian politik, politik ini karena dianggap bahwa politik juga punya power dari water manajemen, financing dan regulation," imbuhnya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia sudah menandatangani perjanjian kerja sama (Letter of Intent) terkait dukungan pelaksanaan World Water Forum ke-10 di Bali yang digelar pada Mei 2024. Penandatanganan tersebut berasal dari masing-masing wilayah yang terdapat di proses regional, yakni Mediterania, Asia Pasifik, Afrika, dan Amerika.

"Untuk itu 2nd Stakeholder Consultation Meeting (SCM) di Bali memainkan peranan penting sebagai fondasi/dasar dari World Water Forum ke-10 pada Mei 2024. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan keterkaitan dari tiga proses yakni proses tematik, politik, dan regional sebagai rancangan yang dibawa ke World Water Forum ke-10 nanti," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (15/10/2023).