Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, saat ini sudah ada dua stasiun KCJB yang telah memiliki akses langsung ke jalur tol. Kedua stasiun tersebut antara lain Stasiun Halim dan Padalarang.
"Kalau yang (Stasiun) Halim kan sudah, terus nanti Karawang. Kalau Padalarang kan sudah ada gerbang tolnya tinggal akses non-tolnya. Sama untuk yang Tegalluar. Tegalluar sama Karawang kan yang belum," kata Hedy. di Indoor Multifunction Stadium (IMS), GBK, Jakarta, ditulis Senin (16/10/2023).
Hedy menjelaskan, pembangunan akses jalan tol ke sejumlah Stasiun KCJB masih tengah dalam tahap desain dengan dukungan PT Jasa Marga (Persero). Begitu pula dengan biaya konstruksi yang dibutuhkan masih menunggu laporan hasil desain barulah akan mulai dihitung.
Sementara terkait dengan biaya pembebasan lahan untuk pengembangan akses ini, Hedy menyebut hal ini nantinya akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Sedangkan biaya konstruksi pembangunan jalannya akan ditanggung Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
"(Konstruksi jalan akses) Pakai anggaran BUJT, nanti masuk ke anggaran perubahan lingkup investasi jalan tol. Bukan APBN, nanti masuk dalam perubahan ruang lingkup jalan tol. Makanya itu nanti Jasa Marga yang sedang menyiapkan desainnya. Kalau tanahnya pakai LMAN," jelasnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Hedy juga sempat menyampaikan target pelaksanaan konstruksi proyek akses tol KCJB harus dimulai tahun ini. Hal ini seiring dengan kereta bernama Whoosh ini yang akan mulai operasi secara komersial pada Oktober 2023 ini.
"Awal pelaksanaan konstruksinya harus tahun ini," katanya, di Gedung DPR RI, dikutip dari Antara.
Hedy mengatakan, pelaksanaan Proyek Aksesibilitas Tol ke Stasiun Kereta Cepat sudah ada pembagiannya, dan Kementerian PUPR mendapatkan tugas untuk melakukan pembebasan lahan di Karawang, Jawa Barat. Hal yang sama juga dilakukan Kementerian PUPR untuk pembebasan lahan bagi Proyek Aksesibilitas Tol ke Stasiun Kereta Cepat di Tegalluar, Jawa Barat.
"Sudah ada surat dari Menteri Sekretaris Kabinet kepada kita agar Proyek Aksesibilitas Tol ke Stasiun Kereta Cepat dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), setelah dimasukkan ke PSN kemudian dilakukan pembebasan lahan sehingga bisa dibiayai oleh Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN," ujar Hedy.
(shc/kil)