Bandara Kertajati Bisa Dikelola Investor Asing

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut sejumlah investor asing telah menunjukkan ketertarikannya untuk turut berkecimpung dalam kepemilikan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati. Nantinya, asing bisa memiliki saham bandara itu maksimal 49%.

Budi Karya mengatakan, negara-negara tersebut bahkan bukan hanya ingin berinvestasi tetapi juga ada ketertarikan untuk ikut serta mengelola bandara internasional itu. Namun demikian, ia belum dapat merinci porsi saham yang sudah dibicarakan bersama pihak investor.

"Porsinya saham juga kita belum bisa sampaikan. Tapi yang penting interest mereka untuk masuk tuh, boleh. Dalam syarat daripada kepemilikan, mereka bisa sampai 49% (maksimal). Jadi AP II, Pemda nanti jadi 51%. Yang asing bisa sampai 49%," katanya, saat ditemui di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Rabu (18/10/2023).

Menyangkut hal ini, Budi Karya juga telah melaporkan hal ini kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan telah disetujui. Diperkirakan close deal atau kesepakatannya bersama para investor ini akan dilalukan pada Desember tahun ini.

"Saya sudah lapor ke Pak Gubernur dan Pak Presiden dan disetujui. Jadi ini tinggal finalisasi dan Desember sudah bisa terjadi (close deal)," ujarnya.

Adapun negara-negara asing yang telah menunjukkan ketertarikannya ialah Arab Saudi, India, dan Singapura. Budi Karya mengatakan, saat ini para investor ini tengah dalam proses bidding alias penawaran. Menurutnya, hal ini menandakan bahwa bandara ini memiliki potensi dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan.

Dengan tersedianya operator internasional di Bandara Kertajati juga akan secara tak langsung menarik turis mancanegara datang ke Indonesia. Dengan demikian, tujuan Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan traffic sekaligus dalam membantu meningkatkan perekonomian Jawa Barat.

"Ini nanti dari Middle East, India, Jepang, dan sebagainya karena interest-nya banyak. Oleh karenanya, ini berkaitan dengan jumlah traffic yang makin ke sini akan meningkat," ujar Budi Karya, dalam acara Bincang Santai, di lokasi yang sama.

"Karena memang investor punya pengalaman memasarkan, mengoperasikan, juga efisien sehingga bandara ini sudah besar, efisien, menarik, keren dan meningkat pesat," sambungnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin menjelaskan pihaknya telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Badan Usaha Bandar Udara sekaligus pemegang saham ultimate sebesar 25% di bandara itu. Sementara kini, sisa saham tersebut masih dipegang oleh Pemprov Jawa Barat. Adapun kepemilikan mayoritas di porsi Pemprov Jabar dipegang oleh BIJB.

Menyangkut proses pelepasan ini, Kementerian Perhubungan memberikan dukungan berupa pemberian sweetener alias insentif kepada para calon investor. Salah satu bentuk insentifnya ialah para calon investor ini juga bisa bekerja sama secara kemitraan dengan airport operator existing, termasuk Angkasa Pura II.

"Kemudian nanti pemenang itu akan dalam tanda kutip bersinergi dengan Angkasa Pura 2. Harapannya adalah karena mitra yang baru ini nanti mitra yang kita harapkan juga operator airport ya, dia kan punya jejaring, punya network, punya capabilities, termasuk juga sumber daya keuangan dan lain sebagainya," ujar Awaluddin.

"Sehingga porsi AP II itu juga tidak sendiri gitu kalau sendiri kan risikonya sendiri. Sehingga ada sharing resiko di samping juga sharing benefit dan juga sharing terhadap pengelolaan operasi bandara," sambungnya.

Ia juga menjelaskan, nantinya disediakan porsi maksimal 49% untuk investor asing. Namun ia belum dapat memastikan berapa lama kepemilikan tersebut mengingat hal ini masuk ke ranah korporasi. Dengan demikian, RI masih memegang mayoritas sahamnya di 51%.