.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan lambatnya pembagian sertifikat tanah pernah menjadi masalah di Indonesia. Hal itu pernah terjadi pada awal-awal dirinya menjabat sebagai presiden pada 2015-an.
Jokowi bilang saat itu, dari total 126 juta bidang tanah, yang memiliki sertifikat cuma 46 juta. Masih ada 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat.
"Artinya ada 80 juta masyarakat yang miliki lahan tanah tapi tidak pegang sertifikat. Yang terjadi apa? Sengketa di mana-mana, konflik tanah di mana-mana," kata Jokowi saat membagikan sertifikat tanah di Wonosobo disiarkan virtual, Senin (22/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nah masalahnya lagi, pada 2015 ketika dia mengecek ke Kementerian ATR/BPN, produksi sertifikat juga sangat minim. Dari total kebutuhan 80 juta sertifikat tanah yang bisa dipenuhi cuma 500 ribu saja setiap tahunnya.
Bila hal ini diteruskan tanpa ada perubahan, maka masyarakat Indonesia kemungkinan butuh waktu sampai 160 tahun untuk mendapatkan sertifikat.
"Saya cek BPN setahun berapa bisa bikin? Kurangnya kan 80 juta. Ternyata setahun cuma 500 ribu sertifikat. Artinya bapak ibu kedah nenggo, harus nunggu 160 tahun, target 80 juta, setahun 500 ribu, 160 tahun bapak ibu baru terima sertifikat ini," beber Jokowi.
Jokowi berkelakar, siapa yang bisa menunggu sertifikat tanah sampai 160 tahun bisa mendapatkan sepeda secara langsung darinya. "Siapa yang bisa nunggu 160 tahun dapat sertifikat? Silakan maju saya beri sepeda," kata Jokowi sambil tertawa.
Nah semenjak saat itu, Jokowi menuturkan dirinya memberikan titah khusus ke Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat sertifikasi tanah masyarakat. Bagaimanapun caranya, Jokowi meminta agar setidaknya dalam setahun pemerintah bisa menerbitkan 5-10 juta sertifikat tanah.
"Saat ini yang selesai sudah 110 juta sertifikat, ini yang sudah selesai. Cek, saya cek tiap minggu, tiap bulan, berapa keluarnya," ungkap Jokowi.
(hal/ara)
