.webp)
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti melaporkan, pertumbuhan akses air minum layak di Indonesia kurang dari 1% setiap tahunnya. Kondisi ini tidak terlepas dari banyaknya tantangan besar dalam implementasi pemerataan program air minum.
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), akses air minum layak di Indonesia mencapai 91,8%. Sementara berdasarkan Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga 2020, akses air minum aman baru di angka 11,8%. Laju pertumbuhan akses perpipaan tidak sampai 1% pada 2017-2022, begitu pula dengan pertumbuhan akses air minum layak hanya 1% per tahun.
Diana mengatakan, tantangan terbesar untuk mewujudkan ketersediaan air minum di Tanah Air ialah persoalan kependudukan. Apalagi, Indonesia masuk 10 besar negara dengan penduduk terbesar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tantangan terbesarnya ialah masalah kependudukan. Kependudukan kita ini kan bertambah terus, apalagi adanya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi sehingga kebutuhan air minum ini makin lama makin banyak. Ini juga harus kita perhatikan bagaimana kita bisa menyediakan air bakunya," kata Diana dalam Konferensi Pers Road to 10th World Water Forum bertema Urgensi Akses Air Minum dan Sanitasi yang disiarkan langsung di YouTube FMB9ID_IKP, Selasa(23/1/2024).
Masih berkaitan dengan urbanisasi kependudukan, tantangan selanjutnya adalah kesenjangan wilayah. Menurut Diana, tidak semua wilayah memiliki sumber air seperti sungai. Masalah ini bisa disiasati dengan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional hingga pembangunan bendungan.
Pemerintah saat ini juga menggodok Instruksi Presiden (Inpres) Air Minum untuk percepatan program ketersediaan air minum dan sanitasi melalui pembangunan sambungan rumah (SR). Saat ini, prosesnya masih dalam pembahasan Sekretariat Negara dan diharapkan pada 2024 sudah mulai bisa dieksekusi.
"Inpres air minum ini juga dalam rangka untuk kita melakukan percepatan capaian air minum tadi. Kalau kita lihat air yang dibangun pemerintah pusat di sini masih banyak idle-nya (air tidak terpakai) sehingga idle ini harus segera kita alihkan ke masyarakat," jelasnya.
Di samping infrastruktur, menurut Diana tantangan lainnya menyangkut kelengkapan payung hukum untuk dasar acuan penyelenggaraan air minum. Dalam hal ini, aturan menyangkut air minum berkaitan dengan otonomi daerah.
"Harus ada operatornya, pipanya, pompanya, dan sebagainya, ini masing-masing kan harus diatur masing-masing daerah, otonomi akan mengatur, menarik tarif saja daerah juga sulit. Ini mungkin akan menjadi tantangan besar juga terkait air minum," ujar Diana.
"Apalagi iklimnya kemarau, perubahan iklim dan sebagainya. Mesti kita pikirkan, kalau daerah tadi nggak ini ya jangan menggunakan air tanah, kalau menggunakan air tanah terus menerus akan terjadi penurunan air tanah," sambungnya.
Diana juga turut mengapresiasi DKI Jakarta yang menerapkan sistem reward bagi masyarakat yang memilih tidak menggunakan air tanah. Harapannya, daerah lain juga akan mencontoh langkah tersebut sehingga penggunaan air tanah bisa diminimalisir, tentunya dengan konsekuensi pemda harus menyediakan air perpipaan.
Selain itu, Diana juga mengajak agar masyarakat bisa ikut bekerja sama, khususnya dalam menjaga ketersediaan air dan kebersihan lingkungan. Hal ini diperlukan demi menjaga ketersediaan air-air bersih dari sumber alami.
"Kita harus benar-benar bekerja sama, masyarakat juga harus berperan aktif untuk menyelamatkan air, jangan hanya pemerintah saja. Jadi mohon maaf, dari konservasi di hulu maupun perlindungan air, masyarakat juga seharusnya berperan karena sumber airnya itu dari sungai atau bendungan, dan sebagainya. Air itu juga harus aman, harus dihemat penggunaannya. Kalau tidak dihemat kita juga akan lebih sulit mendapat air," pungkasnya.
(shc/ara)
