.webp)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan, Instruksi Presiden (Inpres) mengenai air minum akan segera terbit. Targetnya, pelaksanaan Inpres bisa mulai dilakukan pada tahun ini.
Informasi itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam Konferensi Pers Road to 10th World Water Forum bertema Urgensi Akses Air Minum dan Sanitasi. Diana mengatakan, saat ini aturan tersebut sedang diproses di Kementerian Sekretariat Negara.
"Sudah ditandatangani beberapa menteri dan saat ini posisinya ada di Sekretariat Negara, dan mudah-mudahan nanti akan segera dikeluarkan dan nanti akan kita laksanakan Inpres ini di 2024," katanya dalam siaran langsung di YouTube FMB9ID_IKP, Selasa (23/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diana menjelaskan, Inpres Air Minum ini dibentuk dalam rangka percepatan demi tercapainya penyediaan air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Adapun saat ini, akses air minum layak di Indonesia baru mencapai 91,8%, sementara akses air minum aman baru 11,8%.
"Inpres air minum ini juga dalam rangka untuk kita melakukan percepatan capaian air minum tadi. Kalau kita lihat air yang dibangun pemerintah pusat di sini masih banyak idle-nya (air tidak terpakai), sehingga idle ini harus segera kita alihkan ke masyarakat," jelasnya.
Lebih lanjut Diana menambahkan, Inpres ini bukan hanya membahas air minum, tetapi juga sanitasi. Nantinya, Kementerian PUPR mengumpulkan data-data dari masing-masing daerah menyangkut kebutuhan pembangunan sambungan rumah (SR). Pembangunan tersebut akan dibiayai pemerintah pusat.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Inpres Air Minum ini selaras dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam memasang 10 juta sambungan atau pipa akses air minum dan air bersih ke rumah-rumah.
"Inpres ini kebutuhan totalnya Rp 16,6 triliun, untuk yang sudah IPA (instalasi pengolahan air), jadi sudah tidak bangun IPA, tapi untuk yang nyambung ke rumah," kata Basuki dalam Malam Penganugerahan Konstruksi Indonesia 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11/2023).
"Kita waktu itu mengusulkan itu Rp 16,6 triliun. Tapi yang prioritas untuk bisa ditangani itu Rp 2,3 triliun," imbuhnya.
Dari total target 10 juta saluran, Basuki menyebut kini yang sudah siap dipasang ada sebanyak 6,8 juta sambungan rumah. Program ini akan dilakukan di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan sekitar 389 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Basuki mengatakan, Inpres Sanitasi dan Air Minum ini lahir dengan dukungan dari Kementerian PPN/Bappenas yang melihat keberhasilan Inpres Jalan Daerah. Harapannya, Inpres baru ini dapat membantu mendorong percepatan program.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui Inpres Sanitasi dan Air Minum ini pada Senin (23/10/2023) lalu. Basuki menjamin, Inpres ini akan dapat segera diimplementasikan, setidaknya pada 2024 mendatang sudah mulai diberlakukan. World Bank juga dikabarkan berminat untuk membantu program tersebut.
(shc/ara)
