Bos Otorita IKN Minta Tambahan Anggaran Rp 3,5 Triliun ke DPR

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 3,5 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2024. Dana tersebut akan digunakan untuk operasi dan pengelolaan gedung-gedung pemerintahan yang telah rampung dibangun.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengatakan, pada tahun 2023 pihaknya menerima alokasi anggaran sebesar Rp 285,9 miliar dengan realisasinya sebesar Rp 271,7 miliar atau sekitar 95%. Sementara pada tahun 2024 ini, pihaknya menerima pagu anggaran sebesar Rp 434 miliar.

Bambang menjelaskan, anggaran ini terbagi ke semua kedeputian, di mana alokasinya terbagi menjadi dua secara sederhana, yakni program pengembangan kawasan startegis dan program dukungan manajemen. Selain itu, pihaknya juga terkena dampak automatic adjustment alias pemblokiran anggaran 5% sehingga anggaran belanjanya tinggal Rp 412 miliar.

"Tahun ini kami mulai menerima limpahan serah terima gedung-gedung yang sudah dibangun KL lain, utamanya Kementerian PUPR. Di sini belum terlihat alokasi untuk operasi dan pemeliharaan dari prasarana sarana yang kana diberikan kepada kami pada tahun ini," kata Bambang, dalam paparannya di Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2024).

"Sehingga kami mungkin dalam sesi terpisah nanti ingin mengajukan beberapa tambahan anggaran, utamanya untuk menampung dan mengelola fasilitas infrastruktur, sarana prasarana yang nanti akan diserahkan ke kami," sambungnya.

Berdasarkan bahan paparan yang disampaikan Bambang, tertulis bahwa pihaknya berencana mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 3,5 triliun untuk menampung dna mengelola fasilitas dan infrastruktur yang akan diterimanya.

Salah satu alokasi paling besar ialah untuk Deputi Bidang Sarana dan Prasarana sebesar Rp 2,17 triliun. Diposisi kedua, alokasi tambahan anggaran kedua terbesar ialah untik Deputi Bidang transformasi Hijau dan Digital sebesar Rp 864,39 miliar.

"Di sini terlihat paling besar bidang sarana prasarana. Misalnya operaisonal dan maintenance pengembangan sarana prasarana manajemen transportasi, pengembangan sektor perumahan dan pemukiman," tuturnya.

Di samping itu, pihaknya juga telah mengajukan tambahan anggaran untuk belanja pegawai senilai Rp 122 miliar pada bulan Maret 2023 ini. Tambahan anggaran tersebut juga telah diajukannya kepada Kementerian Keuangan. Rencananya, di bulan Mei pihaknya akan menjalankan diskusi terkait permintaan anggaran untuk pengelolaan gedung sebesar Rp 3,5 triliun tersebut.

"Pada Mei nanti ada diskusi atau pembicaraan lebih lanjut bagaimana pemeliharaan dan pengelolaan gedung yang sudah selesai, pembangunan konstruksi gedung yang tidak atau belum dikerjakan, biaya penyelenggaraan pemda karena kami harus mengantisipasi penyelenggarana pemerintah daerah khusus," ujar Bambang.

"Antisipasinya begitu ada Perpres Ibu Kota pindah, tentu kami harus memulai fungsi kami sebagai Pemdasus. Dan di sini tentu implikasinya penyediaan sarana prasarana penunjang untuk penyelenggaraan Pemdasus," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, per Maret 2024 progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) batch 1 telah tembus 77%. Sejumlah proyek mulai dari proyek pemerintah hingga investor swasta ditargetkan rampung pada Agustus 2024. Artinya, gedung-gedung tersebut akan masuk ke ranah pengelolaan OIKN.

Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga memaparkan, Di jajaran gedung pemerintahan, pertama ialah Istana Presiden dan Lapangan Upacara yang nantinya akan menjadi lokasi seremonial Upacara 17 Agustus 2024.

"Istana Presiden dan Lapangan Upacara dengan progres konstruksi saat ini sudah hampir 60% dan target pada bulan Juni 2024, bangunan istana, lapangan upacara, serta podium akan berfungsi 100%. Dan Insyaallah dapat digunakan untuk mendukung kegiatan Upacara Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus yang direncanakan menampung 8.700 orang," kata Danis, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Otorita IKN, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).

Selanjutnya ialah Kantor Presiden dengan progres konstruksi saat ini mencapai 78,68%. Ditargetkan pada Juni 2024 bangunan Kantor Presiden beserta struktur Bilah Garuda dapat digunakan pada Upacara Kemerdekaan RI.

"Gedung Sekretariat Negara dan bangunan pendukungnya progress konstruksinya udah hampir 70%, terdiri dari Mess Paspampres serta bangunan genset, gedung pemadam kebakaran, gedung parkir, dan bangunan pendukung," ujarnya.

Masih di jajaran gedung pemerintahan, ada Gedung Kementerian Sekretariat Negara dengan progres saat ini mencapai 50%. Danis mengatakan, harapannya bulan Juni bangunan ini telah fungsional untuk menampung kurang lebih 750 ASN. Lalu di jajaran Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko), ada Gedung Kemenko 1 dengan progres 48,7%, Gedung Kemenko 2 yang progresnya lebih dari 23%, Gedung Kemenko 3 progres mencapai 55%, dan Gedung Kemenko 4 dengan progres konstruksi sudah hampir 50%.

Berikutnya di jajaran hunian, ada rumah tapak jabatan menteri (RTJM) yang mana saat ini progresnya mencapai 84% dan pada bulan Juni ditargetkan rampung total, lengkap dengan meubleur. Selanjutnya juga ada Rumah Susun ASN dan Hankam, saat ini progres secara rata-rata mencapai 40%.