Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas tengah mengajak Korea Selatan (Korsel) untuk ikut berinvestasi di sejumlah sektor seperti pengembangan kendaraan listrik dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya kesepakatan di kedua sektor tersebut memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Terlebih untuk kendaraan listrik, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang mana logam itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan baterai kendaraan.
"Kedua menteri sepakat perkuat kerja sama perdagangan dan investasi khususnya untuk ekosistem mobil listrik di kawasan agar Indonesia dapat menjadi hub di Asia Tenggara," kata Zulhas setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Mendag Korsel Inkyo Cheong di sela-sela APEC Ministers Responsible for Trade (MRT), Peru, Sabtu (18/5/2024).
Sedangkan untuk tawaran berinvestasi di IKN, ia mengatakan saat ini pemerintah tengah membangun kawasan calon Ibu Kota baru itu dengan konsep smart city dan ramah lingkungan. Kondisi ini kurang lebih sejalan dengan kerja sama pengembangan kendaraan listrik di Indonesia yang nantinya juga akan banyak digunakan di IKN.
"Indonesia mengundang Korea untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara," jelasnya.
Di luar itu Zulhas menyebut selama berada di forum APEC, pihaknya terus berupaya menarik investasi dan memperkuat kerja dengan negara lain. Menurutnya hal ini tidak berlaku hanya pada sektor kendaraan listrik dan IKN saja, tapi juga memperkuat kerja sama di bidang pengadaan daging sapi hidup bersama Selandia Baru.
Sebagai informasi, APEC merupakan forum kerja sama regional 21 ekonomi di lingkaran samudera pasifik. Kegiatan utama APEC meliputi kerja sama perdagangan, investasi, serta kerja sama ekonomi lainnya untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan di Kawasan Asia Pasifik.
Adapun anggota ekonomi APEC terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kanada, Chili, RRT, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, PNG, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.
Secara umum, diskusi APEC membahas upaya Fasilitasi Perdagangan guna mewujudkan perdagangan yang liberal, inklusif dan berkelanjutan. Kerja sama APEC menghasilkan keputusan-keputusan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat (non-binding). Namun, seringkali bersifat politis.
(das/das)