Dalam pertemuan tersebut, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik membeberkan strategi Kaltim dalam mengatasi laju perubahan iklim di dunia. Hal ini ditandai dengan berbagai strategi yang dijalankan oleh Satuan Tugas Gubernur untuk Perubahan Iklim dan Hutan atau Governor's Climate Forests Task Force (GCF Task Force).
Akmal menyebut pemerintah Indonesia, termasuk Kaltim mempunyai kepedulian tinggi untuk menekan laju deforestasi dan mendorong konservasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai regulasi dan program yang telah dijalankan.
"Komitmen ini pun diyakini tidak akan menemui hasil maksimal tanpa kemitraan yang kuat dan kolaboratif dari semua elemen pemerintah dan masyarakat. Implementasi upaya pencegahan degradasi hutan dan deforestasi itu juga memerlukan dukungan serius sektor swasta (private sector)," kata Akmal dalam keterangan tertulis, Minggu (2/6/2024).
Peran Kaltim, lanjut Akmal, telah membuat peraturan gubernur (Pergub) tentang tata kelola nilai ekonomi karbon. Pergub ini menjadi yang pertama di Indonesia. Akmal menyebut kebijakan itu sebagai bukti Kaltim terus berkomitmen dan mempunyai kepedulian dalam upaya penyelamatan hutan dan lingkungan.
"Satu-satunya provinsi yang membuat peraturan gubernur tentang tata kelola nilai ekonomi karbon adalah Kalimantan Timur. Ini yang pertama di Indonesia," jelasnya.
Dia berharap komitmen dan kebijakan Kaltim ini dapat menjadi pelopor bagi provinsi atau subnasional lain di dunia. Selain itu, juga memastikan regulasi pemerintah mampu menggugah semua pihak. Menurutnya, menjaga hutan dan mengurangi emisi bukan semata tugas pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat dan private sector.
Di sisi lain, dia juga ingin World Bank melihat kebijakan Kaltim ini sebagai langkah positif menyelamatkan bumi dari negara pemilik hutan tropis dunia. Dia menilai jika semua mengetahui karbon memiliki nilai ekonomi, ini akan mendorong semua pihak terlibat aktif menjaga karbon yang bersumber dari gambut, hutan dan mangrove.
"Jika selama ini banyak negara hanya menghasilkan emisi, maka mereka harus membayar kepada negara yang menghasilkan karbon, karena mau menjaga hutannya. Ini sudah dibuktikan dengan diperolehnya insentif dari negara donor untuk Indonesia senilai US$ 110 juta dan sekitar Rp 300 miliar sudah dicairkan," terangnya.
Menurutnya, setiap negara memiliki kiat dan caranya sendiri dalam upaya penyelamatan hutan masing-masing. Saat ini World Bank baru memfasilitasi tiga negara yakni Indonesia, Brazil dan Congo.
"Berbagi pengetahuan seharusnya tidak hanya dengan tiga atau empat negara. Karena tidak semua kondisi daerah sama. Kita sangat berharap World Bank bisa lebih membuka knowledge exchange dari negara-negara partisipan, selain tiga negara SSKE ini," ujar dia.
Sementara itu, Lead Environmental Specialist The World Bank Franka Braun menjelaskan South-South Knowledge Exchange menggabungkan tiga negara hutan hujan tropis terbesar sekaligus menjadi platform para pembuat kebijakan, pakar dan masyarakat.
Dia pun mengapresiasi kepada pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi Kaltim atas seluruh kinerja yang telah dikontribusikan untuk penyelamatan bumi dan dunia.
"Banyak kemajuan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kaltim, seperti pengelolaan hutan dari deforestasi dan pengurangan emisi karbon. Ini adalah kepentingan bersama menjaga kemajuan dan langkah baik ini," katanya.
Dia menyebut Kaltim bersama lima pemerintah daerah lainnya menjadi garis terdepan menjaga hutan dan memastikan masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan bisa sejahtera. Platform ini tidak hanya berbagi pengalaman. Namun, juga meningkatkan citra mengatasi permasalahan, memobilisasi pembiayaan, teknologi dan mencari solusi bersama.
"Forum ini adalah forum kemitraan untuk mendapatkan perhatian global dan sektor swasta harus terlibat menjaga ekosistem ini. World Bank sangat senang bisa mendukung SSKE ini," jelasnya.
(kil/kil)