.webp)
Badan Pengusahaan (BP) Batam menargetkan pada 2025 dapat menyelesaikan pembangunan 961 unit rumah untuk relokasi warga terdampak proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City. Hal ini selaras dengan target masuknya investasi produsen kaca asal China, Xinyi Group, ke sana tahun depan.
Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam Sudirman Saad mengatakan, pada tahun ini ditargetkan sebanyak 350 unit hunian tetap selesai dibangun. Sementara sisanya akan dilanjutkan pada tahun 2025 mendatang.
"Tahun 2025 kami sudah mengusulkan untuk penambahan, menggenapkan 961 unit rumah untuk menampung (masyarakat terdampak)," kata Sudirman, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara keseluruhan, luasan lahan untuk Rempang Eco City tahap I ditetapkan sebesar 2.370 hektare. Dari luasan tersebut, teridentifikasi sebanyak 961 rumah kepala keluarga (KK) terdampak proyek dan 90% wilayah berstatus hutan produksi konversi (HPK).
Untuk lahan HPK sendiri, telah dilakukan penurunan status HPK menjadi area penggunaan lainnya. Sedangkan untuk perkampungan yang terdampak, disiapkan lahan seluas 125 hektare yang akan menampung sekitar 1.000 unit rumah di Tanjung Banun sebagai lokasi relokasi.
Sudirman menambahkan, pemerintah sendiri sepakat agar masyarakat terdampak mendapatkan sertifikat hak milik tanah seluas 500 meter persegi dan dibangunkan rumah permanen dengan ukuran tipe 45. "Lengkap dengan fasum, fasos, sekolah, lapangan olah raga, pelabuhan perikanan, pasar dan sebagainya, termasuk kantor pemerintahan di tingkat lokal," ujarnya.
Sudirman mengatakan, dari total 961 KK yang terdampak, sudah ada 433 KK yang sudah mendaftar untuk relokasi dan ada sebanyak 219 KK yang telah pindah atau relokasi ke hunian sementara di sejumlah kawasan di Pulau Batam. Sedangkan sebanyak 41 KK sudah pindah ke rumah permanen di Tanjung Banun.
"Alhamdulillah warga yang sudah pindah 41 itu sudah terbit sertifikat hak miliknya. Jadi sertifikat dan rumah itu diberikan kepada warga terdampak secara gratis," kata dia.
Masyarakat terdampak juga mendapatkan sejumlah kompensasi aset, antara lain biaya nilai rumah. Selain itu, apabila ada masyarakat yang bercocok tanam, akan mendapat kompensasi biaya tanamannya serta biaya pembukaan lahan. Lalu juga ada kompensasi untuk sarana usaha.
Sudirman juga mengingatkan kembali bahwa perkampungan nelayan di kawasan tersebut tidak dapat dipertahankan. Hal ini mengingat kawasan tersebut diperlukan untuk pembangunan pelabuhan. Meski sempat menuai polemik di tengah masyarakat, namun ia mengklaim saat ini sudah sangat sedikit pihak yang menolak kelanjutan proyek tersebut.
"Pelabuhannya kan nggak bisa direlokasi karena berkaitan dengan kedalaman laut di sana. Dengan demikian insyaallah PSN Rempang Eco City akan terus kita jalankan," ujar Sudirman.
"Pulau Rempang adalah pulau strategis, sudah diimpi-impikan sejak jaman Pak Habibie, dibangun 6 jembatan. Diharapkan bisa seperti yang disampaikan anggota komisi, paling tidak mendekati Singapura. Mohon dukungan dan saat ini momentumnya sangat tepat, banyak investor berminat masuk ke situ," sambungnya.
(fdl/fdl)
