Kementerian Pekerjaan Umum (PU) punya rencana besar untuk meneruskan pembangunan jalan bebas hambatan alias tol di Indonesia. Ditargetkan dalam 15 tahun ke depan Indonesia akan memiliki tol sepanjang 17.865,43 kilometer (km).
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra mengatakan, pihaknya berencana membangun tol secara masif dalam periode 2025-2040. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan konektivitas, seiring dengan target swasembada pangan dan energi.
"Kemudian juga rencana pengembangan jalan bebas hambatan 2025 hingga 2040 akan kita bangun jalan tol cukup masif (17.865,43 km)," ujar Rachman, di acara Seminar Nasional Hari Jalan 2024 di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (19/12/2024).
Rencana tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No. 367/KPTS/M/2023. Di dalamnya disebutkan panjang jalan tol beroperasi pada kala itu ada sepanjang 2.460,69 Km. Lalu panjang tol yang rencananya akan dibangun sampai 2040 sepanjang 15.404,74 Km, sehingga targetnya akan ada tol sepanjang 17.865,43 Km.
Rinciannya antara lain di Sumatera panjang tol yang telah beroperasi sepanjang 672,7 km, lalu total rencana panjang tolnya mencapai 4.924,59 km. Lalu tol beroperasi di Kalimantan ada sepanjang 97,27 km dari total rencana mencapai 2.811,85 km. Di Sulawesi panjang tol beroperasi ada sepanjang 48,03 km dari total rencana 2.658,79 km.
Kemudian di Bali dan Nusa Tenggara, jumlah tol beroperasi sepanjang 10,07 km, dari total rencana tol tersambung mencapai 319,88 km. Terakhir, di Jawa panjang tol beroperasi mencapai 1.632,63 km, dengan rencana tol yang terbangun sepanjang 4.688,94 km.
Sedangkan dalam paparan terbaru Rachman, jumlah tol telah bertambah. Tertulis bahwa hingga 2024 ini pembangunan tol mencapai 3.020 km secara akumulasi. Dari jumlah tersebut, yang telah beroperasi mencapai 3.110 km.
Selain pembangunan jalan tol, Rachman juga menaruh perhatian pada pembangunan jalur keluar atau exit tol. Menurutnya, penentuan lokasi pembangunan exit tol yang tepat menjadi tantangannya ke depan.
Untuk memastikan exit tol terhubung ke lokasi yang tepat, pihaknya telah meminta pihak Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk membantu menganalisis apakah exit tol yang sudah terbangun, maupun yang baru berupa rencana, berada di lokasi yang tepat.
"Jadi exit tol ini sebetulnya harus bisa memberikan manfaat dan menjamin exit tol tersebut bisa menuju sentra-sentra produksi, industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)," ujar Rachman.
"Karena sayang, exit tol idealnya dibangun dengan akses bagus menuju pusat-pusat produksi, industri, dan juga kita pastikan hand in hand antara jalan nasional atau jalan tol, jalan provinsi atau kabupaten bisa terhubung dengan baik," sambungnya.
(acd/acd)