.webp)
Pemerintah telah mengecek ke titik-titik banjir yang melanda kawasan Sukabumi hingga Jabodetabek. Hasilnya, salah satu penyebab banjir adalah permukiman penduduk di sempadan sungai.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan salah satu lokasi banjir bandang yang dikunjunginya ialah di Cisarua, Kabupaten Bogor. Menurutnya, keberadaan permukiman warga di sisi sungai menyebabkan ukuran sungai menjadi mengecil.
"Di Cisarua itu banjirnya menerjang permukiman penduduk yang berada di atas sungai, benar-benar di atas sungai. Dulu sungainya itu besar, terus sekarang menjadi kecil. Karena apa? Karena banyaknya rumah-rumah yang berdiri di, sebenarnya itu sempadan sungai, tapi dia tambahkan rumah-rumahnya," kata Diana, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diana menjelaskan keberadaan permukiman itu menjadi penyebab dari banjir bandang kemarin. Sebab, air yang seharusnya mengalir deras karena intensitas hujan cukup tinggi, kini tak mampu menampung air karena ukurannya mengecil.
Karena ukuran sungai ataupun danau yang mengecil, akhirnya aliran air tidak mampu terbendung. Aliran air tersebut pun kemudian menimpa rumah-rumah menjadi banjir bandang.
Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Sukabumi. Pada kala itu, Diana mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk meninjau lokasi terdampak banjir bandang.
"Saya usul kepada Pak Gibran kemarin juga kepada Bupati Sukabumi ya, itu agar sempadan sungai itu kalau bisa jangan ada rumah-rumah. kalau sempadan sungai itu harusnya kan kosong, sehingga nanti kalau airnya melampias dan sebagainya, ya masih di sempadan sungai tersebut," terang Diana.
Sementara di Bekasi kondisinya juga tidak jauh berbeda. Menurut Diana, keberadaan permukiman di sempadan sungai membuat Kementerian PU kesulitan untuk membangun tanggul sungai.
Rencananya, Diana akan bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk membahas permasalahan pembangunan tanggul sungai.
Selain itu juga akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membahas terkait dengan sertifikat hak milik (SHM) di sekitaran sungai Bekasi. Keberadaan sertifikat itu yang menghambat program normalisasi sungai serta pembangunan tanggul.
"Saya juga teleponan sama Pak Pramono Anung, beliau nanti juga akan rapat setelah saya rapat dengan Pak Dedi," ujar Diana.
"Kita koordinasikan terus dengan Pemda, karena yang menyelesaikan ini adalah masalah Pemda, ATR. Karena kita akan membangun, tetapi lahannya belum ada, belum siap," sambungnya.
Simak juga Video Pengamat soal Penyebab Banjir Jabodetabek: Alih Fungsi Lahan di Hulu-Hilir
