Anggota Komisi VII DPR, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti persoalan pendangkalan alur pelayaran di sejumlah pelabuhan utama di Indonesia. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat arus logistik nasional dan membahayakan operasional pelayaran.
Salah satu pelabuhan yang disebut mengalami pendangkalan parah adalah Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Selain itu, Bambang juga menyoroti kondisi serupa di Pelabuhan Tanjung Api-api (Palembang), Luwuk Banggai (Sulawesi Tengah), Pelabuhan Mako (Timika), serta pelabuhan di Pontianak, Kumai, Sampit, Banjarmasin, dan Samarinda.
"Pendangkalan alur pelayaran ini menyebabkan kapal kandas, lambung kapal rusak, dan distribusi logistik terganggu. Ini berdampak langsung pada biaya logistik yang melonjak dan ketidakefisienan distribusi barang," kata Bambang dalam keterangannya, Senin (14/4/2025).
Ia menjelaskan, pendangkalan yang dibiarkan selama bertahun-tahun membuat kapal harus menunggu air pasang untuk bisa masuk atau keluar pelabuhan. Kedalaman alur saat surut bahkan hanya berkisar 2-3 meter di beberapa lokasi. Akibatnya, pelabuhan tidak mampu menampung kapal besar dan antrean kapal menjadi tak terhindarkan.
"Sering terjadi antrean kapal berjam-jam bahkan berhari-hari. Tidak jarang juga terjadi tabrakan karena rebutan jalur yang dalam. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi soal keselamatan dan keberlangsungan ekonomi daerah," tegasnya.
Bambang mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan normalisasi dan pengerukan alur pelayaran. Ia menegaskan bahwa kewenangan dan tanggung jawab tersebut sudah jelas tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PP Nomor 5 Tahun 2010, dan Permenhub Nomor 40 Tahun 2021.
"Kemenhub harus segera ambil langkah konkret. Kalau dibiarkan, bisa dianggap melanggar undang-undang dan merusak target pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.
Ia juga menyoroti posisi Indonesia dalam Logistic Performance Index (LPI) yang masih tertinggal di urutan 63 dari 139 negara per 2023. Hal ini dianggap sangat memprihatinkan, terutama jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang jauh lebih kompetitif.
"Kalau kita mau mengejar pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo, maka akses logistik dan pelayaran harus dibenahi dari hulu ke hilir," tambahnya.
Bambang pun mendorong agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kemenhub, Pelindo, operator pelayaran, forwarder, dan pemilik barang, segera duduk bersama mencari solusi permanen untuk persoalan pendangkalan pelabuhan yang berulang.
(rrd/rrd)