Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta tambahan anggaran Rp 200,2 miliar pada 2026. Tambahan anggaran itu untuk menambah pagu indikatif kementeriannya yang sebesar Rp 115,7 miliar tahun depan.
Usulan tambahan anggaran itu disampaikan AHY saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Jika usulan disetujui, maka total keseluruhan anggaran Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp 315,93 miliar.
"Dalam kesempatan ini kami menyampaikan permohonan usulan tambahan sebesar Rp 200,2 miliar untuk membiayai program dukungan manajemen yang belum teralokasi sebesar Rp 114,07 miliar dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp 86,14 miliar. Sehingga total kebutuhan anggaran 2026 menjadi sebesar Rp 315,9 miliar," kata AHY dalam rapat kerja Banggar DPR RI, Senin (7/7/2025).
Lebih lanjut, AHY menjelaskan tambahan anggaran tersebut diusulkan guna memperkuat dukungan manajemen dan pelaksanaan program koordinasi. Terdapat empat fokus utamanya.
Hal itu meliputi pemerataan pembangunan kewilayahan termasuk agraria dan tata ruang; konektivitas dan multimoda transportasi; infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, bendungan dan irigasi; serta pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk mendukung program strategis nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, di antaranya proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) hingga pengembangan kereta cepat Jakarta-Surabaya (JKT-SBY).
"Giant Sea Wall harus terus dikembangkan konsep dan sebisa mungkin bisa segera dijalankan. Terakhir kami juga mendapatkan tugas khusus untuk bisa mengawal kelanjutan dari pembangunan dan pengembangan kereta api cepat yang saat ini Jakarta-Bandung, diharapkan ke depan bisa sambung sampai dengan Surabaya, Jawa Timur," beber AHY.
"Dari itu semua tentunya kami membutuhkan anggaran untuk koordinasi, untuk turun ke lapangan dan berbagai upaya lain sehingga kami mengajukan anggaran tambahan itu sekitar Rp 200 miliar dari total pagu indikatif yang ditetapkan Rp 115 miliar," tambah AHY.
Lebih lanjut, AHY menyampaikan pihaknya bersama jajaran Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga tengah berupaya mencari sumber-sumber investasi baru untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang membutuhkan pembiayaan signifikan.
"Saya tentunya berupaya bersama dengan jajaran Kemenko Infra untuk mendapatkan sumber-sumber investasi baru dalam menjalankan proyek-proyek infrastruktur yang memakan anggaran yang tidak sedikit," imbuhnya.
Tonton juga "Pramono Bicara Soal Anggaran Giant Sea Wall Sepanjang 19 Km" di sini:
(aid/acd)