Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meminta anggaran tambahan Rp 16,13 triliun untuk 2026. Pagu indikatif yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp 5,05 triliun untuk tahun anggaran 2026.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, usul penambahan anggaran tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 4 Juli 2025, sehingga anggaran yang diterima OIKN sebesar Rp 21,1 triliun.
"2026 kami membutuhkan anggaran dari Rp 5,05 triliun ditambah Rp 16,13 triliun," ungkap Basuki dalam RPD bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
Basuki menjelaskan, anggaran OIKN sebelumnya sudah disetujui dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto selama periode 2025-2028. Rinciannya 2025 sebesar Rp 14,40 triliun, 2026 sebesar Rp 17,08 triliun, 2027 sebesar Rp 14,64 triliun, dan 2028 sebesar Rp 2,68 triliun.
"Anggaran Otorita IKN hingga tahun 2028 yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden, sudah lama sejak Januari, itu adalah Rp 48,80 triliun," ungkapnya.
Saat ini, pembangunan IKN dilakukan oleh tiga lembaga utama, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menyelesaikan pekerjaan seperti tol, masjid, istana wakil presiden, dan jalan di kawasan yang belum selesai. Kemudian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyelesaikan hunian.
"Sedangkan Otorita mengerjakan yang benar-benar baru dan memulai dengan lelang. Jadi, yang baru lelang dijalankan sebelumnya oleh Otorita IKN. Kami sudah melaksanakannya, dan sekarang dilaksanakan di lapangan berupa jalan di kawasan KIPP," jelasnya.
Pada 2025, pihaknya akan kembali membangun perkantoran dan hunian legislatif-yudikatif serta ekosistemnya. Selain itu, OIKN juga akan melanjutkan pembangunan akses jalan di BP1 menuju BP2 dan BP3 untuk mendukung iklim investasi di IKN.
"Jadi ini dilakukan untuk melayani para investor yang akan membangun di sana," pungkasnya.
Simak juga Video: Istana Ungkap Prabowo Targetkan Kemiskinan RI 0% di Tahun 2029
(ara/ara)