Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan pembangunan masih terus dilanjutkan dan kini memasuki tahap kedua. Ditargetkan IKN dapat menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028.
Adapun yang dimaksud ibu kota politik adalah kota yang menjadi pusat pemerintahan dan administrasi suatu negara, tempat di mana kantor-kantor lembaga pemerintahan berada. Hal ini ditandai dengan pembangunan Istana Kenegaraan, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), hingga kantor lembaga-lembaga pemerintah.
Fungsi IKN sebagai Ibu Kota Politik juga didukung oleh rencana pembangunan infrastruktur legislatif seperti Gedung Parlemen, hingga yudikatif seperti Kantor Mahkamah Agung dan institusi hukum lainnya. Proyek infrastruktur tersebut masuk ke dalam jajaran pembangunan IKN Tahap Kedua.
Untuk memastikan percepatan pembangunannya, Panitia Kerja (Panja) Open Government Partnership (OG-P) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengunjungi IKN. Kunjungan itu diterima langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
"Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat sinergi dan komitmen antarinstansi guna mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028," ujar Basuki, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).
Baca juga: PNS Pindah ke IKN Masih Tunggu Restu Prabowo |
Basuki menjelaskan, Otorita IKN dibentuk untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, dan peduli terhadap lingkungan hidup. Model birokrasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kementerian, lembaga, serta instansi lainnya yang akan bertugas di kawasan IKN.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan kawasan yang terstruktur, meliputi aspek akuntabilitas, tata kelola bangunan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, hingga jaminan pendidikan inklusif bagi seluruh warga, termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus. Hal ini disampaikan sebagai bentuk respons terhadap masukan dari anggota Panja yang telah hadir.
"Terima kasih atas kunjungan bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan membawa barokah bagi kami, khususnya menjadi sumber informasi bagi masyarakat lainnya yang bapak-ibu bisa sampaikan ke masyarakat lainnya tentang pembangunan di IKN ini," ujar Basuki.
Sementara itu, Ketua Panja OG-P BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, juga menekankan pentingnya dukungan parlemen terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.
"Kami juga mengharapkan dapat membawa pulang pandangan baru untuk DPR dalam mendukung tata kelola pemerintahan di daerah yang sesuai prinsip keterbukaan parlemen," ujar Husein.
"Semoga kunjungan kami, Panja OG-P ke Nusantara dapat menjadi momentum penguatan kerja sama eksekutif dan legislatif dalam mendukung kota masa depan yang inklusif dan berteknologi mutakhir," sambungnya.
(shc/rrd)