Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono meminta 15 kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) segera dioperasikan kembali setelah sebelumnya dihentikan. Hal ini guna memperlancar arus logistik tanah air. Hal ini ia sampaikan ketika melakukan kunjungan ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat (18/7/2025).
Untuk diketahui beberapa waktu lalu kemacetan panjang terjadi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kemacetan ini disebabkan karena dihentikannya operasional 15 unit kapal Landing Craft Tank (LCT) di dermaga LCM.
"Saya menekankan, untuk mempercepat beroperasinya kembali ke 15 kapal LCT yang ada di dermaga plensengan, sebagai pengangkut alat berat yang sempat terjebak dalam kemacetan dan ini tentu juga cukup berpengaruh terhadap kelancaran daripada angkutan untuk Industri dan pariwisata, sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Wilayah Bali tidak terganggu" katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (18/7/2025).
Alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini menargetkan, seluruh alat berat dan kendaraan yang terjebak kemacetan sudah bisa terangkut semuanya pada Sabtu sore 19/7/25 dan prosesnya bisa cepat dilancarkan. Ia juga mengatakan, ke-15 kapal LCT tersebut sudah memiliki sertifikat kesempurnaan setelah kapal turun dok dan beberapa kali dilakukan rampcheck di angkutan lebaran.
Selain itu, BHS juga mendorong percepatan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan yang saat ini sudah tertinggal. Hal ini guna mendukung pemenuhan biaya standarisasi keselamatan dan pelayanan minimum.
"Ini penting penyesuaian tarif untuk menunjang operasional perusahaan pelayaran dalam memenuhi standarisasi keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan pelayanan minimum bagi kapal-kapal penyeberangan yang saat ini sudah tertinggal," katanya.
BHS juga menekankan penganalisaan suatu kecelakaan tidak hanya pada operator saja tetapi harus totalitas kepada semua stakeholder keselamatan mulai regulator (pemerintah), fasilitator (kepelabuhanan), operator dan konsumen yang bisa berkontribusi terhadap keselamatan.
'Ditambah lagi unsur penyelamatan (coastguard KPLP, Basarnas, Bakamla, Polair) yang saat ini perlu diintensifkan dengan menstandarisasikan kualitas penyelamatan dari sisi respon time ditentukan SDM dan peralatan yang cukup agar garda terakhir penyelamatan bisa dilakukan dan pemerintah hadir disitu, tidak seperti penyelamatan KMP," katanya.
Kemudian, ia juga menekankan perlunya pembenahan fasilitas kepelabuhanan. Terutama fasilitas dermaga yang memenuhi syarat dengan perlindungan break water agar kapal tidak terganggu arus laut dan peralatan pengukuran berat muatan kendaraan serta jenis-jenisnya.
"Untuk menunjang pemuatan dan penempatan kendaraan di kapal guna mengatur stabilitas dan daya apung kapal penyeberangan yang memuatnya agar terhindar dari stabilitas negatif seperti yang dialami KMP Tanu Pratama Jaya," katanya.
(kil/kil)