Rencana pemerintah memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga kini belum jelas. Pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, rencana tersebut tak pernah lagi dibahas.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, pihaknya masih harus menghitung ulang kebutuhan ASN di IKN. Langkah ini menyusul penambahan dan perubahan struktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih. Jumlah kementerian bertambah, dari sebelumnya di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) hanya 34, menjadi 48.
"Tahun ini (sudah mulai proses penapisan). Kemarin mereka (kementerian/lembaga) berkonsolidasi, nah ini sekarang dengan jumlah pegawainya itu sudah berapa sih setiap kementerian lembaga kan sekarang jadi terpecah. Ini lembaga-lembaga mana saja yang harus dipindahkan," kata Rini ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Pihaknya akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemindahan ASN ke IKN. Prabowo menargetkan IKN dapat menjalankan fungsi sebagai ibu kota politik pada 2028.
Rini juga belum dapat memastikan kapan proses penapisan hingga pematangan skema pemindahan ASN ke IKN akan rampung. Prosesnya akan terus berjalan, sehingga harapannya kelak ketika Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemindahan ibu kota rampung, ASN sudah siap dipindahkan.
"Presiden 2028 tuh kan harus ada tiga trias politika harus ada di sana semuanya, dan saya juga kan tentunya ada tugas dengan Otorita IKN untuk menyelesaikan itu. Nanti kita secara bersama-sama lagi menyesuaikan supaya nanti kalau sudah ada Perpres (Pemindahan Ibu Kota) segala macam, ini sudah bisa masuk (ASN ke IKN)," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto menyampaikan bahwa Kementerian PANRB telah menyampaikan kepada Otorita IKN untuk menyusun kriteria prioritas pemindahan ASN. Untuk tahap awalnya, total ada sebanyak 3.500 ASN dari 16 kementerian/lembaga (KL) yang disiapkan untuk pindah.
"Sebanyak 16 kementerian/lembaga telah terpilih untuk relokasi awal, dengan jumlah ASN sekitar 3.500 orang," kata Bimo, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (4/8/2025).
Bimo juga menambahkan, IKN telah memiliki target market. Saat ini IKN telah dihuni oleh sekitar 1.200 Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan jumlah pekerja konstruksi mencapai 5.000 orang.
(shc/ara)