Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menargetkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif rampung pada Desember 2027. Hal ini selaras dengan target IKN jadi Ibu Kota Politik pada 2028.
Fungsi IKN sebagai Ibu Kota Politik didukung oleh rencana pembangunan infrastruktur legislatif seperti Gedung DPR, hingga yudikatif seperti Kantor Mahkamah Agung (MA) dan institusi hukum lainnya. Proyek infrastruktur tersebut masuk pembangunan IKN Tahap Kedua.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Otorita IKN, Almi Mardhani, mengatakan saat ini sarana dan prasarana yang saat ini tengah dikebut pembangunannya yakni area Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Di mana, saat ini dua proyek tersebut tengah dalam tahap lelang atau tender.
"Mudah-mudahan (tender kawasan yudikatif dan legislatif) berkontrak akhir Oktober. Harapannya berjalan sampai dengan 840 hari atau sekitar 27-28 bulan, sehingga dapat rampung pada Desember 2027," kata Almi dalam keterangan tertulis, Selasa (23/9/2025).
Hal ini disampaikan saat kunjungan Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (ABID Ekontim), Kementerian Keuangan, Tri Budhianto ke IKN. Sejumlah titik strategis di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN ditinjau.
Titik tersebut antara lain Plaza Legislatif, Plaza Yudikatif, Proyek Peningkatan Jalan Paket A di KIPP 1B, Training Center PSSI, Istana Garuda, Istana Negara, Kantor Kementerian Koordinator 3, Taman Kusuma Bangsa, serta Rusun ASN 1.
(shc/ara)