Pembangunan Sarana Legislatif-Yudikatif IKN Senilai Rp 3,85 T Dimulai

Pembangunan Sarana Legislatif-Yudikatif IKN Senilai Rp 3,85 T Dimulai

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Selasa, 04 Nov 2025 12:48 WIB
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono/Foto: Dok. Otorita IKN
Jakarta -

Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, resmi akan segera dimulai. Hal ini ditandai dengan ditekennya kontrak pembangunan dan manajemen infrastruktur senilai Rp 3,85 triliun.

Kontrak terdiri dari Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A, serta paket Manajemen Konstruksi Induk. Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT), mekanikal elektrikal, jalur pedestrian dan pesepeda, jembatan pelengkung, box culvert, serta dinding penahan tanah.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, pentingnya menjaga standar tinggi dalam pelaksanaan pembangunan. Ia juga menyebut akan melakukan supervisi ketat terhadap seluruh pelaksana proyek.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada tiga hal yang saya tegaskan untuk diperhatikan yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Saya tinggal di sini, saya bisa supervisi setiap saat. Saya tegaskan bahwa seluruh penyedia jasa harus memenuhi tiga hal tersebut," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025).

ADVERTISEMENT

Rincian Proyek

Secara rinci, kontrak senilai Rp 3,85 triliun itu antara lain terdiri atas pertama, Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif dengan nilai kontrak mencapai Rp 1,9 triliun, total panjang 6,418 kilometer (km). Kontrak ini memiliki masa pelaksanaan pembangunan Oktober 2025 hingga Desember 2027.

Kedua, Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,1 triliun. Paket tersebut memiliki total panjang 5,399 km dan dikerjakan mulai Oktober 2025 hingga November 2027.

Ketiga, kontrak Manajemen Konstruksi Induk senilai Rp 8,5 miliar mencakup perencanaan dan harmonisasi desain pembangunan, keterpaduan pelaksanaan, serta pengelolaan indikator kinerja untuk memastikan proyek berjalan efektif, efisien, terintegrasi dan sesuai prinsip keberlanjutan.

Proyek-proyek tersebut menjadi bagian dari pekerjaan Pembangunan IKN Tahap 2. IKN Tahap 2 dibagi menjadi 3 batch, antara lain batch 1 Single Years Contract (SYC) 2025, batch 2 Multi Years Contract (MYC) 2025-2027, dan batch 3 MYC 2026-2028. Batch 1 pekerjaan yang saat ini sedang berlangsung dan akan selesai pada akhir Desember 2025.

Sedangkan 3 paket pekerjaan yang telah terkontrak tersebut merupakan bagian dari batch 2. Saat ini pada batch 2 terdapat sebanyak 13 paket pekerjaan konstruksi yang dalam proses tender meliputi pembangunan perkantoran lembaga Legislatif, Yudikatif, dan ekosistem pendukungnya seperti infrastruktur sumber daya air dan jaringan perpipaan air minum.

Selain itu, juga terdapat sebanyak 12 paket pekerjaan manajemen konstruksi/supervisi juga dalam tahap tender. Dengan demikian, diharapkan pada akhir November 2025 seluruh pekerjaan tersebut dapat dimulai.

Tonton juga video "IKN Disebut Bisa Jadi Kota Hantu, Begini Repons Purbaya"

(shc/ara)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads