Keberadaan bandara khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau IMIP Private Airport yang berada di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), tengah menjadi sorotan karena beroperasi tanpa petugas keamanan dan pengawas dari negara. Namun ternyata, IMIP bukanlah satu-satunya bandara khusus yang beroperasi di Indonesia.
Pengamat dari ITB, Mohamad Abdul Kadir Martoprawiro, mengatakan keberadaan bandara khusus di Indonesia bukanlah hal yang baru. Bahkan selain Bandara IMIP di Morowali, ada juga bandara khusus lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan swasta lainnya.
Ia mencontohkan ada Bandara Mozes Kilangin di Timika yang awalnya bandara khusus miliki PT Freeport Indonesia (PTFI) namun kini sudah dibuka untuk umum, Bandar Sorowako yang dimiliki oleh PT Vale, hingga Bandara Dhoho Kediri yang pada awal mulanya merupakan bandara khusus milik PT Gudang Garam namun kini beroperasi sebagai bandara internasional.
"Semua dimiliki swasta tetapi tetap di bawah izin pemerintah," tegas Abdul dalam keterangan resminya, Rabu (26/11/2025).
Namun menurutnya yang spesial dari Bandara IMIP hingga menuai sorotan publik adalah ukuran industri pemilik bandar udara sangat besar, banyak pekerja asing yang keluar masuk kawasan, serta rendahnya literasi kebijakan yang digiring menjadi kecurigaan publik.
"Tapi secara legal, bandara IMIP mengikuti jalur hukum yang sama dengan bandara khusus lain," terangnya.
Selain itu di Kabupaten Morowali terdapat bandara lain yang sebelumnya diresmikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir 2018 lalu dan beroperasi sejak 2019 lalu, yakni Bandara Maleo. Kerap kali menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman bahwa kedua bandara ini merupakan fasilitas penerbangan yang sama.
Padahal sama seperti bandara umum lainnya, Bandara Maleo dikelola langsung oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Lalu terkait keberadaan aparat negara, tercatat hadir penuh seperti pihak imigrasi, bea cukai, TNI/Polri bisa masuk bebas.
"Ini bandara negara dan sama sekali tidak bermasalah. Bandara ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi Jokowi tidak meresmikan bandara kedua (IMIP)," jelas Abdul.
Hal serupa juga disampaikan oleh pengamat penerbangan Alvin Lie yang mengatakan keberadaan bandara khusus di Indonesia bukanlah hal yang baru. Ia juga memaparkan selain IMIP, juga ada beberapa bandara khusus lainnya.
"Bandara Wiladatika Cibubur juga Bandara Khusus. Bandara Budiarto Curug dan Bandara Pondok Cabe juga bandara khusus. Semuanya tersertifikasi & terdafatar di DJPU, diawasi oleh DJPU, traffic dilayani oleh Airnav," jelas Alvin.
Menurutnya semua bandara di Indonesia pasti sudah memiliki izin dan berada di bawah pengawasan pemerintah termasuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Namun untuk operasional bandara bisa sangat berbeda tergantung pada statusnya, baik itu bandara khusus, bandara umum, maupun bandara internasional.
"Mustahil bandara tidak punya ijin. Tanpa ijin, tidak akan terbit Flight Approval Airnav tidak akan ijinkan pesawat take off atau landing di sana. Asuransi tidak akan mau cover pesawat, awak dan penumpangnya," terangnya.
Sebab layanan di bandara khusus seperti IMIP sangatlah terbatas, berbeda dengan bandara umum maupun internasional. Namun karena keterbatasan layanan ini jugalah, bandara ini tidak diwajibkan untuk memiliki kehadiran petugas negara seperti bea cukai maupun imigrasi.
"Bandara IMIP hanya melayani penerbangan domestik. Tidak melayani penerbangan internasional. Tentu tidak tersedia petugas Imigrasi & Bea Cukai di sana," paparnya.
"Sebagaimana juga bandara-bandara lain yang tidak melayani penerbangan internasional seperti bandara Radin Inten di Bandar Lampung, bandara Husein Sastranegara di Bandung, dan lain-lain. Pesawat dari luar negeri harus mendarat di bandara internasional dulu. Setelah jalani proses Imigrasi, Bea Cukai dan karantina baru terbang lagi ke bandara domestik," jelas Alvin lagi.
(igo/fdl)