Badan Standardisasi Nasional (BSN) menegaskan pentingnya Infrastruktur Mutu Nasional (IMN) dalam mendorong ekonomi Indonesia lebih berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.
Plt Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, menjelaskan pada dasarnya IMN mencakup tiga komponen utama yakni standardisasi, akreditasi, dan metrologi. Ketiga elemen ini menjadi fondasi dasar yang diperlukan untuk ketersediaan produk dengan standar yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
Dalam penerapannya, IMN didukung oleh lembaga penilaian kesesuaian meliputi laboratorium uji, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan layanan metrologi. Seluruh elemen ini berperan penting dalam memastikan produk memenuhi persyaratan mutu secara konsisten, namun pemerataan IMN masih menjadi tantangan.
Di sejumlah daerah, layanan IMN belum tersedia seoptimal wilayah lainnya, sehingga pemenuhan persyaratan mutu kerap membutuhkan waktu, biaya, dan upaya tambahan dari pelaku usaha.
"Pemerataan Infrastruktur Mutu Nasional adalah fondasi agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi dirasakan hingga ke seluruh wilayah Indonesia," kata Kristianto dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2025).
Ia mengatakan menurut data BSN, dari total 2.687 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dengan status aktif yang terakreditasi di Indonesia, sebanyak 1.704 atau 64,4% berada di Pulau Jawa. Sementara di wilayah Indonesia Timur hanya memiliki 233 LPK terakreditasi atau sekitar 5% dari keseluruhan.
Untuk layanan sertifikasi produk, dari 140 lembaga sertifikasi yang terakreditasi secara nasional, sebagian besar berlokasi di pusat pertumbuhan ekonomi. Di kawasan Timur tersedia 8 lembaga sertifikasi produk.
Tantangan ini tentu akan sangat berdampak pada upaya hilirisasi dan pengembangan nilai tambah produk unggulan daerah. Sebab dalam praktiknya, sejumlah daerah masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan penilaian kesesuaian, sehingga proses pemenuhan persyaratan mutu sering membutuhkan waktu dan biaya lebih besar.
Padahal, industri nasional membutuhkan pengujian, sertifikasi, serta pengukuran yang akurat dan kredibel sebagai prasyarat peningkatan efisiensi dan keandalan produk. Sehingga diperlukan perluasan jangkauan layanan IMN agar pelaku usaha di seluruh wilayah dapat memperoleh pembuktian mutu secara lebih efisien.
"Produk unggulan daerah memiliki potensi besar, dan tugas kita adalah memastikan mereka memperoleh akses yang efisien terhadap layanan pengujian, sertifikasi, dan metrologi. Dengan IMN yang kuat, kredibel, dan inklusif, kita memperkuat daya saing nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045," tegasnya.
Kristianto kembali menekankan bagaimana BSN menjalankan fungsi fasilitasi, pembinaan, dan harmonisasi kebijakan, termasuk pengembangan pedoman IMN serta koordinasi lintas sektor dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga penilaian kesesuaian, perguruan tinggi, asosiasi industri, serta mitra pembangunan.
Sebagai contoh dalam penguatan ekosistem mutu nasional, BSN hingga saat ini telah memfasilitasi pengembangan 116 LPK agar siap memberikan layanan yang kredibel. Melalui program SNI Bina UMK, sebanyak 2.109.202 produk UMK telah mendapatkan pendampingan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Selain itu, BSN juga telah melakukan pembinaan kepada 2.671 pelaku usaha untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam memenuhi persyaratan mutu. Hingga Oktober 2025, BSN telah menerbitkan 4.016 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI sebagai bentuk pengakuan atas produk yang memenuhi standar.
"Upaya ini bertujuan memastikan IMN terus berkembang dan memberikan layanan yang lebih luas, efisien, dan kredibel bagi seluruh pemangku kepentingan," tutur Kristianto.
(igo/ara)