Tata Ruang Aceh-Sumut Mau Dievaluasi Imbas Bencana Banjir

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan melakukan evaluasi penataan ruang di Sumatera. Hal ini menyusul musibah banjir dan longsor yang merenggut ratusan korban jiwa.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, tata ruang dan fungsinya bersifat sangat dinamis setiap tahunnya. Namun perlu dipastikan seperti apa fungsi atau pola ruangnya, serta implementasinya di lapangan sesuai atau tidak.

"Jadi secara perencanaan bener apa nggak. Kalau bisa jadi perencanaannya bener, implementasinya nggak bener. Berarti kan mengalami disfungsi. Bisa jadi perencanaannya sudah salah. Nah kita mau lihat dulu ini satu persatu," kata Nusron, usai acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pindana Pertanahan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Nusron mengatakan, pihaknya harus melakuakn pendalaman terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di masing-masing kabupaten/kota.

"Harus satu-satu kalau masalah perencanaannya. Jadi bisa perencanaannya bener, implementasinya salah. Bisa memang dari perencanaannya sudah salah," ujarnya.

Ia juga akan melakukan mendalaman menyangkut alihfungsi yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam hal ini, terkhusus alihfungsi hutan menjadi perkebunan sawit.

Namun Nusron memastikan, selama periode Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak ada pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) baru maupun perpanjangan HGU untuk perkebunan sawit.

"Selama periode Pak Presiden Prabowo, saya pastikan belum ada pemberian izin HGU baru. Maupun perpanjangan HGU. Dalam arti berarti selama Menterinya Pak Nusron Wahid, itu belum ada," kata Nusron.

"Kalau ada perambahan, penebangan hutan, diubah menjadi sawit, saya pastikan itu ilegal. Kalau ilegal berarti tidak kejahatan. Saya pastikan. Makanya kalau soal tata ruang tadi kita lihat dulu," sambungnya.

Persoalan tata ruang juga disinggung Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Setelah darurat bencana selesai, ia mengingatkan Kementerian ATR-BPN agar memastikan tata ruangnya diatur dengan baik kembali.

"Apalagi jika memang parahnya kondisi bencana tersebut juga ada kelalaian tata ruang di daerah. Itu mengapa dalam banyak kesempatan saya menyampaikan kepada Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota agar mentaati dengan baik RTRW, RDTR yang sudah disiapkan berdasarkan riset," kata AHY, dalam pembukaan Rakor.