Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan infrastruktur jalan nasional di Provinsi Aceh pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan terputusnya sejumlah ruas utama pada jalur Lintas Timur, Lintas Barat, dan Lintas Tengah.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan upaya ini dilakukan guna memastikan kembali kelancaran distribusi logistik, mobilitas masyarakat, serta pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.
Dalam hal ini pihaknya telah mengerahkan dan mengalihkan alat berat dari sejumlah proyek infrastruktur untuk mempercepat pembukaan akses jalan di Aceh guna menjaga distribusi logistik serta mencegah risiko sosial.
"Pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pembukaan kembali jalur transportasi menjadi prioritas utama sebelum pemerintah berbicara lebih jauh mengenai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur," kata Dody dalam keterangan resminya, Sabtu (6/12/2025).
Dijelaskan pada Lintas Tengah Aceh, tantangan terbesar masih dihadapi karena banyaknya jembatan yang putus serta badan jalan yang tergerus sungai. Tercatat terdapat 13 jembatan terputus pada jalur-jalur akses menuju wilayah Takengon dan sekitarnya.
"Saat ini, fokus utama penanganan diarahkan pada pemasangan jembatan bailey secara bertahap serta penanganan badan jalan yang amblas," terang Dody.
Namun untuk beberapa ruas di kawasan itu sudah bisa dilalui dengan kondisi terbatas, seperti jalur Simpang Uning-Blangkejeren yang baru bisa dilalui kendaraan roda dua, serta Genting Gerbang-Celala-Batas Aceh Tengah/Nagan Raya yang masih menunggu penyelesaian akses menuju Jembatan Kr. Beutong dengan target selesai pada 17 Desember 2025.
Kemudian pada jalur Lintas Timur Aceh, secara umum saat ini tidak ditemukan kendala yang cukup berarti. Di mana dua jembatan yang sempat putus tengah dalam proses perbaikan dengan target penyelesaian 12 Desember 2025.
Sejumlah ruas utama pada Lintas Timur Aceh yang sudah kembali terhubung dan fungsional di antaranya ruas Lhokseumawe-Aceh Utara hingga Langsa, Langsa-Kuala Simpang, serta Kuala Simpang-Batas Provinsi Sumatera Utara yang sejak 3 Desember 2025 telah dapat dilalui seluruh jenis kendaraan.
"Pembersihan sedimen dan material sisa banjir masih terus dilakukan untuk memulihkan kondisi jalan secara optimal," paparnya.
Selanjutnya pada Lintas Barat Aceh, penanganan telah dilakukan dan sejumlah ruas telah kembali fungsional. Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh terus melakukan pembersihan material banjir dan longsoran di sejumlah titik untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
(igo/eds)