BUMN Karya tengah ditata oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pengusaha meminta proses tersebut tetap memperhatikan kelancaran proyek dan pembayaran kepada vendor serta subkontraktor.
Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anthony Leong mengatakan penataan BUMN Karya tidak cukup hanya dengan menggabungkan perusahaan atau memperbaiki kondisi keuangan. Menurutnya, proses tersebut juga perlu memperhatikan ekosistem industri konstruksi, termasuk kontraktor swasta, pengusaha daerah, vendor, supplier, dan UMKM.
"HIPMI mendukung penyehatan BUMN Karya. Indonesia membutuhkan BUMN konstruksi yang sehat dan kuat untuk mengerjakan proyek-proyek strategis. Tetapi proses ini jangan berhenti pada merger atau perbaikan neraca. Dampaknya harus dirasakan sampai kepada kontraktor swasta, pengusaha daerah, vendor, supplier, dan UMKM yang selama ini menjadi bagian dari rantai industri konstruksi," ujar Anthony pada keterangannya (5/10).
Danantara saat ini tengah melakukan penataan terhadap tujuh BUMN Karya, yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).
Anthony mengatakan kelancaran pembayaran kepada vendor dan subkontraktor menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses tersebut.
"Bagi perusahaan besar, keterlambatan pembayaran mungkin masih bisa dikelola. Tetapi bagi kontraktor daerah dan supplier kecil, keterlambatan beberapa bulan bisa langsung mengganggu modal kerja, pembayaran gaji, bahkan kelangsungan usahanya. Karena itu restrukturisasi harus sekaligus menjaga kesehatan seluruh rantai pasok," katanya.
Selain itu, HIPMI mendorong pembagian peran yang lebih jelas antara BUMN dan perusahaan swasta nasional. Menurut Anthony, BUMN dapat fokus pada proyek strategis dan kompleks yang membutuhkan pembiayaan serta teknologi berskala besar. Sementara kontraktor swasta nasional dan pengusaha daerah tetap memiliki ruang melalui proyek tertentu, kemitraan, maupun rantai pasok.
"Jangan sampai BUMN yang semakin besar justru membuat ruang pengusaha nasional semakin kecil. BUMN yang sehat seharusnya menjadi lokomotif yang menarik lebih banyak perusahaan swasta masuk ke dalam rantai proyek, bukan berjalan sendiri," tegas Anthony.
Menurut Anthony, belanja infrastruktur juga berdampak ke berbagai sektor, mulai dari industri semen, baja, alat berat, transportasi, jasa engineering, konstruksi, hingga tenaga kerja di daerah.
Karena itu, ia menilai keberhasilan penyehatan BUMN Karya tidak cukup dilihat dari penurunan utang atau perbaikan laporan keuangan.
"Ukuran keberhasilannya harus lebih luas: apakah perusahaan menjadi sehat, apakah proyek berjalan tepat waktu, apakah vendor dibayar dengan baik, apakah keterlibatan pengusaha nasional meningkat, dan apakah semakin banyak lapangan kerja yang tercipta," kata Anthony.
Ia menambahkan, proses konsolidasi perlu diikuti dengan penguatan tata kelola, disiplin dalam pemilihan proyek, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri konstruksi.
"BUMN Karya yang sehat akan memberikan kepercayaan lebih besar kepada perbankan, investor, mitra usaha, dan pasar. Kalau restrukturisasi ini dilakukan dengan baik, kita bukan hanya menyelesaikan persoalan masa lalu, tetapi membangun fondasi baru industri konstruksi Indonesia yang lebih kompetitif," tutup Anthony.
Tonton juga video "Terkuak Modus Korupsi Bupati Boltara, Ploting Vendor Demi Rp 11,2 M!"
(fdl/fdl)