Selasa, 23 Mei 2017 13:36 WIB
Ada 165 Fintech Tercatat di OJK, Layani Pembayaran Hingga Pinjaman
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 165 financial technology (fintech) yang sudah terdaftar. Sebanyak 165 fintech tersebut, antara lain bergerak di bidang pembayaran, pinjaman, hingga pajak.
"Mereka bermacam-macam, 40% dalam bentuk payment, produk terkait pembayaran dan 40% lagi dalam bentuk peer to peer lending, juga business enhanching, kemudahan bayar pajak," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad dalam Focus Group Discussion Perluasan Akses Keuangan dalam Mendukung Ekonomi Berkeadilan di Double Tree Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017).
Muliaman menambahkan, saat ini OJK masih melakukan pendekatan dan pembinaan terhadap 165 fintech yang sudah melaporkan usahanya ke otoritas keuangan tersebut. Pasalnya, perkembangan fintech di Indonesia masih terbilang muda dan perlu diawasi dalam perjalanannya.
"Pendekatan sandbox, pendekatan belum memberikan izin usaha mendaftar usaha. Begitu layak operasi, bisnis model laku izin menjadi pengawasan terus berlanjut OJK," tutur Muliaman.
Dalam mengawasi perkembangan dan perjalanan fintech, OJK juga rutin membentuk berbagai forum diskusi yang bertujuan untuk memberikan masukan dan kajian dari pelaku keuangan. Bahkan, dibentuk komite khusus untuk mengawal perkembangan fintech yang pesat.
"Setahun terakhir buat forum diskusi, oleh karena itu OJK mengumumkan fintech advisory commitee, jadi komite advisory mewakili kepentingan berbagai pihak," ujar Muliaman.
Kehadiran fintech, lanjut Muliaman, tidak semata-mata menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Lebih dari itu, kehadiran fintech juga diharapkan bisa memperluas akses masyarakat ke lembaga keuangan.
Sehingga kehadiran fintech masih perlu diawasi dan dibina agar bisa bertahan lama sesuai tujuan bisnisnya.
"Karena survival rate rendah sekali mungkin ada tahun ini, tahun depan enggak ada lagi karena enggak laku business model-nya," tutup Muliaman. (ang/ang)
"Mereka bermacam-macam, 40% dalam bentuk payment, produk terkait pembayaran dan 40% lagi dalam bentuk peer to peer lending, juga business enhanching, kemudahan bayar pajak," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad dalam Focus Group Discussion Perluasan Akses Keuangan dalam Mendukung Ekonomi Berkeadilan di Double Tree Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017).
Muliaman menambahkan, saat ini OJK masih melakukan pendekatan dan pembinaan terhadap 165 fintech yang sudah melaporkan usahanya ke otoritas keuangan tersebut. Pasalnya, perkembangan fintech di Indonesia masih terbilang muda dan perlu diawasi dalam perjalanannya.
Dalam mengawasi perkembangan dan perjalanan fintech, OJK juga rutin membentuk berbagai forum diskusi yang bertujuan untuk memberikan masukan dan kajian dari pelaku keuangan. Bahkan, dibentuk komite khusus untuk mengawal perkembangan fintech yang pesat.
"Setahun terakhir buat forum diskusi, oleh karena itu OJK mengumumkan fintech advisory commitee, jadi komite advisory mewakili kepentingan berbagai pihak," ujar Muliaman.
Kehadiran fintech, lanjut Muliaman, tidak semata-mata menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Lebih dari itu, kehadiran fintech juga diharapkan bisa memperluas akses masyarakat ke lembaga keuangan.
Sehingga kehadiran fintech masih perlu diawasi dan dibina agar bisa bertahan lama sesuai tujuan bisnisnya.
"Karena survival rate rendah sekali mungkin ada tahun ini, tahun depan enggak ada lagi karena enggak laku business model-nya," tutup Muliaman. (ang/ang)
