Tercatat pada 2013, dari total KPR subsidi sebanyak 102.000 unit rumah sebanyak 96% dibiayai oleh BTN.
"96% KPR bersubsidi disalurkan BTN. Karena bank lain tidak tertarik biayai kredit kecil," kata Deputi Perumahan Formal Kemenpera Pangihutan Marpaung saat diskusi akuisisi BTN di Kantor Pusat Kadin, Jakarta, Rabu (23/4/2014).
BTN juga memiliki pengalaman panjang dalam mendukung pembiayaan sektor perumahan menengah bawah. Menurut Pangihutan, bank BUMN ini juga memiliki kemampuan sumberdaya manusia yang hebat di sektor pembiayaan perumahan.
"Bank yang lain nggak punya pengalaman. BTN punya pengalaman panjang di KPR. Faktanya di lapangan. Penyaluran KPR sedikit (di luar BTN)," sebutnya.
Ia menilai penyaluran KPR subsidi dari sektor pembiayaan sebetulnya tidak ada persoalan cukup signifikan. Justru persoalan yang timbul saat ini adalah munculnya faktor lain yang memicu harga perumahan melonjak seperti harga tanah, bahan bangunan hingga pajak.
"Kemampuan supply nggak dari bank. Kan dipengaruhi tanah, harga bahan bangunan dan pajak," jelasnya.
Saat ini kekurangan sektor perumahan atau backlog cukup tinggi, telah menyentuh angka 15 jutaan unit. Untuk mengatasi backlog perumahan, bukan hanya persoalan pembiayaannya namun faktor lain seperti harga tanah, ketersedian lahan dan lainnya.
"Atasi backlog. Dari kepemilikan rumah ada 2 skema yakni RST (Rumah Sehat Terpadu) dan kedua Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik). Fakta di lapangan nggak berjalan dengan baik," katanya.
Ia mencontohkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah di Jakarta terus naik, sedangkan harga pasar sudah 2 kali lipat dari NJOP. Sehingga tak mungkin membangun Rusunami.
"Apakah MBR akan mampu menjangkau harja jual mahal. Maka pemerintah usulkan Rusunawa (rumah susun sederhana sewa). Ini untuk di kota-kota," sebutnya.
(feb/hen)











































