Penerimaan negara diturunkan dari Rp 1.667,1 triliun menjadi Rp 1.597,7 triliun. Di sisi lain, belanja negara naik dari Rp 1.842,5 triliun menjadi Rp 1.849,4 triliun. Ini menyebabkan defisit anggaran berubah dari 1,7% terhadap PDB menjadi 2,5% PDB.
Menurut Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, kenaikan defisit menyebabkan tambahan utang baru sekitar Rp 69 triliun. "Kalau lihat di APBN, targetnya gross Rp 370 triliun. Tapi di proposal pemerintah ada tambahan Rp 69 triliun," katanya di gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/5/2014).
Menurut Robert, tambahan pembiayaan adalah dampak dari kenaikan defisit anggaran. Salah satu penyebabnya adalah pembengkakan subsidi.
Subsidi BBM, elpiji 3 kg, dan BBN naik dari Rp 210,7 triliun menjadi Rp 285 triliun. Sementara subsidi listrik naik dari Rp 71,4 triliun menjadi Rp 107,1 triliun.
"Defisit dinaikkan dari 1,7% ke 2,5% karena subsidi dan kurs berubah. Jadi pembiayaan nambah lagi Rp 69 triliun," tutur Robert.
Tahun ini, per 26 Mei pemerintah sudah menerbitkan surat utang sebesar Rp 209,448 triliun atau hampir 60% dari target Rp 370 triliun. Menurut Robert, sejauh ini profil utang pemerintah masih cukup sehat.
"Ukuran utang manageable itu dilihat dari PDB. Rasio utang terhadap PDB 24% itu manageable, nggak panik kita. Makanya diatur jatuh tempo utang kita ada yang 1 tahun, 2 tahun, ada yang 30 tahun," jelas Robert.
Utang, demikian Robert, juga masih dibutuhkan. "Sepanjang hasil utang itu dipakai untuk infrastruktur kan bagus. Misalnya membangun pelabuhan sekarang dengan utang kan keuntungannya bisa langsung dirasakan sekarang. Daripada menunggu nabung dulu 10 tahun, terlambat," tuturnya.
