Transaksi Non Tunai Makin Marak, Hati-hati Hacker dan Fraudster

Jakarta - Transaksi non tunai alias cashless makin marak dilakukan di tanah air. Nasabah sebaiknya berhati-hati dari serangan hacker dan fraudster.

Serangan hacker dan fraudster biasanya menyasar ke sistem pembayaran non tunai berbasis aplikasi. Untuk itu pilih penyedia pembayaran non yang sudah kompeten sebelum bertransaksi.

Salah satu penyedia yang kompeten adalah sudah diakui dan bersertifikat. Salah satu sertifikatnya adalah The Payment Card Industry Data Security Standard (PCIDSS) level 1.

Penyedia yang dapat sertifikat ini bisa memproses lebih dari 300,000 transaksi per tahunnya. PCI DSS adalah standardisasi internasional untuk menjamin keamanan data ketika bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit.

Sertifikasi PCI ini penting dimiliki setiap badan usaha, baik sifatnya B2B atau merchant juga B2C atau Customer, yang dalam kegiatan usahanya menyimpan, mengirim/meneruskan, dan memproses data-data sensitif pemegang kartu seperti nomor kartu kredit atau debit, expiry date, PIN, dan lain-lain.

Secara garis besar, ada 6 target untuk mendapatkan dari sertifikasi PCI DSS, yaitu penyedia harus bisa membangun dan memelihara jaringan aman, melindungi data pemegang kartu kredit maupun debit, menjaga program manajemen kerentanan, melaksanakan kontrol terhadap akses dengan kuat, secara teratur memonitor dan menguji jaringan, serta menjaga kebijakan keamanan informasi.

"Dengan adanya sertifikasi PCI DSS ini artinya pelanggan yang melakukan transaksi terjamin keamanan datanya dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan seperti hacker atau fraudster," kata CEO PT Cashlez Worldwide Indonesia, Teddy Setiawan Tee, dalam keterangan tertulis, Kamis (16/6/2016).

Cashlez merupakan salah satu penyedia transaksi non tunai yang memiliki sertifikasi ini. Perusahaan ingin mendukung program kampanye Bank Indonesia (BI) untuk menggiatkan gerakan nasional Non-tunai di indonesia.

Cashlez pun mentargetkan untuk mendistribusi 6.000 card reader untuk nasabah corporate dan SME hingga akhir tahun 2016 ini. (ang/hns)