Pembentukan perusahaan kartu kredit nasional ini untuk meningkatkan efisiensi transaksi perbankan nasional.
Selama ini, bank-bank di Indonesia sebagian besar menggunakan jasa perusahaan kartu kredit asing seperti Alto, Visa, dan Mastercard. Dengan adanya perusahaan kartu kredit nasional yang sudah mulai digunakan oleh Himbara, maka dapat transaksi elektronik perbankan dapat semakin efisien.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian juga disaksikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (9/9/2016).
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), jumlah transaksi kartu debit naik 153% dari 138 juta transaksi di tahun 2011 menjadi 349 juta transaksi pada tahun 2015. Jumlah ini diperkirakan akan tumbuh 217% menjadi 1,1 miliar transaksi pada 2020.
Adapun, jumlah transaksi kartu kredit pada 2015 mencapai 281 juta transaksi, tumbuh 34% dibandingkan tahun 2011 dan diperkirakan akan meningkat 45% menjadi 407 juta transaksi pada 2020.
Menurut Rini, selama ini transaksi elektronik mayoritas dikuasai perusahaan kartu kredit asing di mana perusahaan kartu kredit atau switching dalam negeri hanya menguasai 1,1%
"Switching fragmented ATM dilaksanakan perusahaan swasta seperti Prima, Alto, dan asing. Perusahaan Indonesia hanya 1,1%. Transaksi melalui EDC juga melalui Visa dan Mastercard 99,6%," ujar Rini di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (9/9/2016).
Pembentukan perusahaan kartu kredit nasional juga sejalan dengan rencana pemerintah dalam menciptakan National Payment Gateway (NPG) atau integrasi sistem pembayaran.
Bagi bank-bank Himbara, sinergi ini akan menghemat biaya dalam pengelolaan ATM yang diperkirakan mencapai Rp 6,8 triliun serta memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
Adapun keuntungan dengan disepakatinya perjanjian ini dapat menghemat anggaran negara dan biaya transaksi elektronik dapat dinikmati oleh perusahaan kartu kredit nasional.
"Pengehematan devisa negara dan fee akan dapat diperoleh dan dinikmati prinsipal domestik," kata Rini.
Selain itu, pembentukan perusahaan kartu kredit nasional juga akan masuk ke holding perbankan yang ditargetkan selesai akhir tahun ini.
Pada tahap awal, pembentukan entitas perusahaan yang akan menjadi prinsipal dilakukan oleh Telkom melalui penyertaan modal awal yang bersifat sementara hingga terbentuknya Holding BUMN Keuangan.
Selanjutnya, Holding BUMN Keuangan akan menjadi pemegang saham mayoritas dalam perusahaan Prinsipal.
"Holding perbankan, prinsipal akan ke holding perbankan. Mungkin BUMN lain di sisi keuangan menciptakan sinergi lebih besar antara himbara dan jasa keuangan lainnya seperti asuransi,"ujar Rini.
"Diharapkan perusahaan principal mewujudkan transaksi perbankan dan kedualatan sistem pembayaran nasional," tutup Rini. (ang/ang)