Rasio Kredit Bermasalah BNI Turun dari 3,1% Jadi 2,8%

Jakarta - Sepanjang kuartal III 2017, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mencatat perbaikan pada rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL).

Menurut pemaparan Direktur Keuangan & Resiko Kredit BNI, Rico Budidarmo, NPL gross pada kuartal III tahun 2017 turun menjadi 2,8%. Tingkat NPL ini turun dari 3,1% di periode yang sama tahun 2016.

"Selama 1-2 tahun NPL BNI semakin membaik dari waktu ke waktu. Angkanya menunjukkan penurunan atau perbaikan yang relatif stabil," kata Rico dalam Press Conference Paparan Kinerja BNI Kuartal III-2017 di BNI Tower, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

"Dengan angka NPL 2,8% mudah-mudahan akhir tahun lebih baik lagi. Lebih penting saat lakukan ekspansi dari waktu ke waktu kita lakukan perbaikan segmen industri maupun segmen nasabah," imbuh Rico.

Sebagai informasi, BNI mencatat pertumbuhan kredit hingga akhir kuartal III tahun 2017 sebesar Rp 421,41 triliun atau tumbuh 13,3% di atas realisasi kredit pada periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp 372,02 triliun.

Realisasi kredit tersebut jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kredit di industri yang mencapai 8,2% per.Juli 2017.

Lantas sampai tahun 2019, Rico yakin BNI dapat mempertahankan peningkatan kredit dan tumbuh sesuai perekonomian.

"Kita bisa nahan segitu 13 sekian persen. Sampai kuartal IV kami bertahan tumbuh sesuai perekonomian. Confident 13% kredit bisa bertahan sampai 2019," sebut dia.

Di sisi lain, BNI juga berhasil menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebanyak Rp 480,53 triliun per kuartal III tahun 2017. DPK ini meningkat 19,6% dari posisi kuartal III tahun 2016 sebesar Rp 401,88 triliun.

Menurut Direktur Keuangan & Resiko Kredit BNI, Rico Budidarmo, pertumbuhan DPK masih sejalan dengan pertumbuhan kredit.

"Masyarakat secara likuiditas memiliki kemampuan dan imbang dengan pengeluaran. Time deposit ini dari lembaga institusi dan dana pensiun sebagainya dan konsumsi masyarakat," sambungnya.

Sedangkan, peningkatan DPK paling berpengaruh dari giro yang dananya berasal dari pemerintah.

Sementara itu, pertumbuhan DPK ini juga tidak terlepas dari upaya BNI dalam meningkatkan layanan. Dalam rangka meningkatkan layanan tersebut BNI menyediakan 2.102 outlet di Indonesia. (dna/dna)