"Artinya, jumlah masyarakat yang telah mengikuti program JKN-KIS hampir mencapai 72,9% dari jumlah penduduk Indonesia," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, dalam Public Expose di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Selasa (2/1/2018).
Fachmi mengatakan, masih ada sekitar 27,1% lagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS untuk bisa terpenuhi sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari menambahkan pihaknya juga saat ini bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperluas cakupan kepesertaan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC).
Di 2017, 95% atau 489 Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota telah terintegrasi dalam Program JKN-KIS. Tercatat tiga provinsi yakni Aceh, DKI Jakarta, dan Gorontalo, kemudian 67 Kabupaten serta 24 Kota telah lebih dulu UHC di 2018. Kemudian yang akan menyusul UHC lebih awal ialah tiga provinsi lainnya yakni Jambi, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, kemudian 59 Kabupaten, serta 15 kota.
Andayani menjelaskan, selain bekerja sama dengan Pemda untuk menjaring peserta JKN-KIS, BPJS Kesehatan akan melakukan berbagai langkah lain. Seperti melakukan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam menjaring pekerja formal, serta memperluas chanel pendaftaran dan pembayaran untuk pekerja informal.
"Contoh sekarang kami bisa daftar call center 1500400, di sana enggak perlu mengisi karena sudah terekam saat pendaftaran melalui telepon. Ada juga mobile JKN, kemudian kami juga untuk segmen tertentu kami buka layanan di mal-mal, tinggal bawa KTP dan Kartu ATM," jelasnya.
Untuk tahun ini, Andayani mengatakan, BPJS Kesehatan menargetkan bisa menjaring tambahan peserta minimal sekitar 12 juta orang. Dia optimistis target itu bisa tercapai.
"Kalau tahun ini minimal sekitar 12 juta peserta, itu minimal. Kita harapkan bisa jauh lebih dari itu," kata Andayani.
(hns/hns)
