Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 07 Mar 2018 10:22 WIB

Fintech vs Regulasi OJK

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Halaman 1 dari 4
Foto: istimewa Foto: istimewa
Jakarta - Industri financial technology (Fintech) di Indonesia saat ini sedang mendapatkan 'cobaan' dari regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pasalnya, regulator mengeluarkan pernyataan yang isinya mengagetkan, seperti OJK melarang fintech untuk mencantumkan logo OJK di website, padahal pencantuman logo tersebut adalah salah satu tanda bahwa perusahaan telah terdaftar di OJK

Kemudian pernyataaan bunga yang diberikan terlalu tinggi, sehingga fintech seolah disebut 'rentenir' digital.

Asosiasi Fintech (AFTECH) mengungkapkan tak mau disebut sebagai rentenir. Bunga yang diberikan kepada peminjam sudah disesuaikan dengan profil risiko. Rata-rata pinjaman yang diajukan di fintech adalah jangka pendek yakni 2 - 3 bulan. Sehingga bunga per tahun yang disebut tinggi, sebenarnya tidak terlalu memberatkan nasabah.



Wakil ketua umum Aftech Adrian Gunadi mengharapkan OJK bisa mengenali perbedaan antara penyedia layanan P2P lending yang beroperasi untuk mendukung inklusi keuangan.

Menurut dia, kegiatan pinjam meminjam dalam tekfin tidak dapat disamaratakan dengan kegiatan renternir. P2P lending tidak beroperasi seperti pay-day loan atau yang lebih dikenal dengan bank keliling.

"Sangat berbahaya bila OJK menyamakan semua model bisnis tekfin sebagai rentenir," ujar Adrian dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Peer to peer lending menurut Adrian memiliki segmentasi bisnis yang berbeda-beda. Mulai dari yang fokus ke dana talangan konsumen dengan nominal di bawah Rp 3 juta dan termin pinjaman kurang dari 1 minggu, hingga yang melayani pinjaman untuk modal usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga Rp 2 miliar dengan termin pembayaran 1 - 12 bulan.

Dia menambahkan, bunga yang diberikan sesuai dengan karakteristik produk dan pendekatan mitigasi risikonya berbeda untuk masing-masing layanan. "Sehingga inilah yang menentukan tingkat bunga pinjaman yang ditawarkan dengan tetap menekankan pada aksesibilitas dan kecepatan proses," ujarnya.



Ketua Kelompok Kerja P2P Aftech Reynold Wijaya mengaku saat ini belum ada undangan dari pihak OJK untuk pembicaraan lebih lanjut. "Kami sangat mengharapkan ada undangan pertemuan untuk berdiskusi," kata Reynold.

Dia mengungkapkan sebenarnya fintech di Indonesia dibutuhkan untuk mengisi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tinggi di Indonesia, yang meski telah diakselerasi dengan sangat baik namun belum dapat sepenuhnya dicapai oleh lembaga keuangan lain selama ini.

"Dengan bantuan fintech UMKM di Indonesia diharapkan bisa berkembang jadi bankable. Karena usia usaha yang masih muda, minimnya data dan ketiadaan agunan cukup mempersulit akses pembiayaan," ujar dia.

(eds/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed