OJK: 30 Perusahaan/Tahun Jalankan Bisnis Pinjam Meminjam Online

Jakarta - Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi atau biasa disebut peer to peer (P2P) lending mengalami perkembangan. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, dalam setahun jumlah P2P lending mencapai 30 perusahaan.

Bahkan, dana yang disalurkan dari P2P lending mencapai Rp 3 triliun.

"Yang pesat P2P lending, P2P dalam setahun jumlahnya lebih 30 perusahaan, portofolionya sekitar Rp 3 triliun," kata dia di Hotel Dharmawangsa Jakarta, Senin (5/3/2018).

Baca juga: OJK Garap Aturan Transparansi Fintech, Ini Bocorannya

Wimboh mengatakan, P2P menawarkan keuntungan bagi masyarakat, baik pada pemilik dana maupun orang yang membutuhkan pinjaman. Dengan sebuah aplikasi, kedua pihak bertemu.

Bagi pemilik dana akan mendapat keuntungan karena memperoleh imbal hasil dari pengembalian uangnya. Bagi peminjam, mereka diuntungkan karena memperoleh uang dalam tempo cepat.

"P2P, bapak akses internet, nasabah mana yang mau diberi," ujarnya.

Namun, Wimboh mengatakan, P2P memiliki sejumlah risiko. Sebab, peminjam uang tersebar di mana-mana.

Baca juga: OJK Siapkan Aturan Agar Kegiatan Fintech Transparan

"Tapi penyedia platform enggak tanggung jawab, berbeda dengan bank, kalau P2P, kalau hilang wassalam. Tapi masyarakat antusias dan risikonya besar," jelasnya.

Melihat kondisi tersebut, dia menuturkan, OJK akan mengeluarkan aturan terkait transparansi jasa keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech). Sehingga, masyarakat menyadari adanya risiko jika ikut fintech.

"Kita akan keluarkan regulasi tapi lebih banyak transparansi dari penyedia platform, kalau P2P siapa nasabah harus jelas, lokasi di mana dan sebagainya, dan fee-nya berapa," tutup Wimboh. (hns/hns)