Asosiasi Fintech Tak Mau Disebut Rentenir

Jakarta - Asosisasi FinTech (Aftech) mengharapkan bisa bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pertemuan diharapkan bisa terjadi untuk mendiskusikan pernyataan ketua OJK Wimboh Santoso yang menyebut Fintech peer to peer lending tidak diizinkan mencantumkan logo OJK di websitenya.

Ketua Kelompok Kerja P2P Aftech Reynold Wijaya mengaku saat ini belum ada undangan dari pihak OJK untuk pembicaraan lebih lanjut.

"Kami sangat mengharapkan ada undangan pertemuan untuk berdiskusi," kata Reynold dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Baca juga: Fintech Beri Bunga Tinggi Hingga 20% per Tahun, Ini Alasannya

Dia mengungkapkan sebenarnya fintech di Indonesia dibutuhkan untuk mengisi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tinggi di Indonesia. Dia bilang, meski telah diakselerasi dengan sangat baik namun fintech belum dapat sepenuhnya dicapai oleh lembaga keuangan lain selama ini.

"Dengan bantuan fintech UMKM di Indonesia diharapkan bisa berkembang jadi bankable. Karena usia usaha yang masih muda, minimnya data dan ketiadaan agunan cukup mempersulit akses pembiayaan," ujar dia.

Baca juga: Jenis Fintech Tak Hanya Kredit Online, Apa Saja?

Wakil ketua umum Aftech Adrian Gunadi mengharapkan OJK bisa mengenali perbedaan antara penyedia layanan P2P lending yang beroperasi untuk mendukung inklusi keuangan.

Menurut dia, kegiatan pinjam meminjam dalam tekfin tidak dapat disamaratakan dengan kegiatan renternir. P2P lending tidak beroperasi seperti pay-day loan atau yang lebih dikenal dengan bank keliling.

"Sangat berbahaya bila OJK menyamakan semua model bisnis tekfin sebagai rentenir," ujar Adrian.

(eds/eds)