DPR Cecar Calon Deputi Gubernur BI Dody Soal Rupiah dan Utang

DPR Cecar Calon Deputi Gubernur BI Dody Soal Rupiah dan Utang

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Selasa, 27 Mar 2018 17:57 WIB
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mendapatkan urutan pertama untuk pemaparan visi misi dalam fit and proper test yang digelar Komisi XI DPR RI.

Dalam paparannya, Dody mengungkapkan memiliki misi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui transmisi kebijakan moneter. Kemudian berperan lebih luas untuk peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Dody menjelaskan jika UMKM sudah kuat maka mampu mendorong penyerapan tenaga kerja dan perekonomian daerah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Melalui klasterisasi UMKM dan pendekatan hilirisasi misalnya dalam bentuk petani lokal. Pembangunan ekonomi rumah ke industri kecil, penguatan kewirausahaan dan perluasan pendidikan vokasional," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/3/2018).


Selain itu Dody juga menyoroti stabilitas dan potensi untuk keuangan syariah. Cara untuk meningkatkan pengembangan ekonomi syariah adalah menjalankan apa yang tercantum dalam cetak biru atau blue print ekonomi syariah. Mulai dari peningkatan halal value chain hingga literasi ekonomi syariah.

Kemudian meningkatkan sistem pembayaran dan mendukung pemerataan pembangunan yang terintegrasi kebijakan dengan pemerintah pusat dan daerah.

Selain pemaparan, sejumlah anggota Komisi XI juga melakukan pendalaman dengan memberikan pertanyaan kepada Dody. Salah satu anggota komisi XI I Gusti Agung Rai Wirajaya menanyakan pandangan Dody terkait gonjang ganjing nilai tukar dolar AS terhadap Rupiah.

"Ada prediksi yang menyebutkan dolar bisa tembus Rp 14.000. Strategi dan langkah apa saja yang bisa anda lakukan untuk meredam ini tapi jangan banyak menguras devisa?" tanya Agung.


Selain Agung, anggota Komisi XI Heri Gunawan juga menanyakan bagaimana koordinasi BI untuk pengelolaan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Bagaimana koordinasinya, pengelolaan nilai tukar rupiah? Jika dilihat dolar masih bertengger di atas Rp 13.700an bagaimana ini strateginya?" tanya Heri.

Dari pertanyaan tersebut, Dody menjawab jika gejolak nilai tukar saat ini masih terdampak kebijakan Amerika Serikat (AS).

"Sejujurnya jika melihat nilai tukar ada masalah di AS dan berdampak ke regional namun juga ada dari sisi domestik valas. PR nya memang mengenai likuiditas valas," ujar Dody.

Selain soal Rupiah, Dody juga mendapatkan pertanyaan soal utang luar negeri (ULN) dari anggota Komisi XI Muhammad Prakosa bagaimana kondisi ULN Indonesia dalam 5 tahun ke depan.


Dody menjawab jika dalam 5 tahun ke depan secara level ULN dipastikan akan naik.

"Untuk ULN beberapa anggota menanyakan bagaimana 5 tahun ke depan? Saya pastikan secara level ULN kita akan terus naik dan saya yakinkan karena dari sisi saving kita dibandingkan investasi asing masih kalah," kata Dody.

Kemudian, jika perekonomian Indonesia berada di posisi 6-7% maka kemungkinan masih membutuhkan ULN.

"Posisi 15% utang kita adalah jangka pendek dan sisanya 85% jangka panjang. Kalau dibandingkan kemampuan membayar, kita mampu. 4 Tahun terakhir kemampuan menghasilkan valas kita semakin baik," ujarnya. (ara/ara)

Hide Ads