Begini Arah Kebijakan Perry Warjiyo Pimpin BI

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Rabu, 28 Mar 2018 13:40 WIB
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2018-2023 akan ditentukan hari ini. Calon tunggal Gubernur BI Perry Warjiyo hari ini menjalankan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI.

Dalam paparan visi misinya, Perry menjelaskan sebagai bank sentral, Bank Indonesia perlu menjaga independensi dan stabilitas. Namun BI juga memiliki peran untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan itu perlu dilakukan untuk mendukung ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat," kata Perry di Ruang Rapat, Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (28/3/2018).


Dia menjelaskan sejak periode 2015 proses perbaikan ekonomi Indonesia terus berlangsung. Tahun lalu pertumbuhan ekonomi nasional tercapai 5,07% dan tahun ini ditargetkan 5,1-5,5%.

Cadangan devisa (cadev) nasional saat ini masih di kisaran US$ 128 miliar, masih cukup untuk menjaga ketahanan ekonomi dan stabilitas makro ekonomi untuk menjaga nilai tukar rupiah.

Untuk mendorong pertumbuhan kredit yang masih rendah, Perry mengungkapkan akan berkoordinasi dengan pemerintah. Kemudian BI juga akan melonggarkan kebijakan makroprudensial untuk kredit otomotif dan perumahan.

Dia menjelaskan, selain tantangan dari dalam negeri ada juga dari luar negeri seperti sejumlah negara maju yang melakukan proteksionisme yang menyebabkan ketidakpastian pada ekonomi dan keuangan global.

"Proteksionisme ini turut mempengaruhi ketidakpastian global di samping harga minyak, dan ini jadi tantangan yang akan disikapi BI," ujar dia.


Perry menjelaskan, sejak awal Februari tahun ini terjadi pembalikan arus modal ke luar negeri baik melalui surat berharga negara (SBN) keseluruhan keluar Rp 1,8 triliun tahun lalu Rp 3,3 triliun.

Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi, dia menjelaskan untuk mencapai target 6% dalam lima tahun ke depan akan menghadapi tantangan misalnya ekspor yang masih rendah, pembangunan infrastruktur, dan manufaktur.

Dia juga menjelaskan, Indonesia adalah pasar besar di sektor ritel dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Untuk memajukan UMKM maka diperlukan penggunaan digitalisasi ekonomi dan keuangan, jadi hasil produksi UMKM bisa dijual melalui pasar online di e-commerce.

"Misalnya dengan digitalisasi ekonomi, durian dari Medan bisa dipesan dari Jakarta, mangga dari Probolinggo bisa dipesan dari Jakarta. Nah inilah yang harus dimanfaatkan. Penjualan melalui e-commerce. Sekarang pembiayaan UMKM ini saja bisa lewat fintech," ujar dia.

Menurut Perry dengan digitalisasi ini juga diperlukan perhatian bersama demi terbangunnya ekonomi nasional agar terjadi sinergi keuangan.

Selain itu Perry juga memiliki strategi untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan, antara lain menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah.

"Kerangka kebijakan kita jelas, kebijakan suku bunga ditetapkan bagaimana mengarahkan inflasi dan tercapainya sasaran inflasi. Stabilisasi nilai tukar dilakukan saat pasar dapat tekanan di pasar valas atau sekunder atau intervensi ganda, saat pembalikan arus modal asing dari awal Februari sampai pertengahan Maret," ujar dia.

Setelah itu Perry akan melakukan penguatan koordinasi harga pangan dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) pusat maupun daerah. Menurut dia harus ada sinergi Pemerintah Daerah dan Bulog untuk langkah bersama jika terjadi tekanan harga pangan ketika tidak ada panen atau saat musim lebaran secara bersama bisa lakukan stabilisasi harga pasokan.

"Ketiga kita perkuat program cluster pangan, saat ini ada 240 untuk cluster seperti beras, cabai, bawang dan sapi. Ini bisa jadi instrumen efektif untuk kendalikan harga pangan. Ini sebagai bagian instrumen dari kebijakan pengendalian inflasi," ujarnya.


Keempat bagaimana dorong pembiayaan perbankan. Seperti kebijakan makroprudensial untuk mendorong. Saat ini kredit baru tumbuh 7,8% dan perlu didorong. Dengan relaksasi kebijakan makroprudensial seperti loan to value (LTV) untuk perumahan dan kendaraan.

Kemudian sistem pembayaran ekonomi keuangan digital untuk mendorong inklusi keuangan dan ekonomi kerakyatan yang harus dilakukan lanjutkan pengembangan gerbang pembayaran nasional (GPN)

"Dengan GPN, apapun kartu debitnya kita bisa lakukan pembayaran ke bank lain terkoneksi dan interoperabilitas kartu debet dari berbagai bank untuk bisa memfasilitasi efisiensi dan sistem pembayaran," imbuh dia.

Perry juga menyampaikan pengembangan pemberdayaan ekonomi syariah di Indonesia. Dia mengaku sedih Indonesia masih kalah jauh dalam pengembangan industri keuangan syariah bukan dari Uni Emirat Arab (UEA) tapi ketinggalan dari Thailand, Korea Selatan, dan Australia.

"Thailand banyak wisata halal, Australia sudah ekspor daging halal, Korea Selatan kosmetik halal. Kita nggak boleh kalah. Kami di Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) kami mencoba buat strategi untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai mata rantai ekonomi halal dan industri halal," kata Perry.

Menurut Perry seluruh strategi yang dimilikinya mustahil bisa berjalan tanpa koordinasi yang baik antara BI, pemerintah, OJK, dan DPR. Koordinasi ini harus dilakukan agar lebih optimal terkait pasar keuangan dan perekonomian nasional. (ara/ara)