Pimpin BI, Perry Warjiyo Harus Bisa Atur 'Hot Money'

Jakarta - Perry Warjiyo baru saja dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Agus D.W Martowardojo. Perry memiliki banyak pekerjaan rumah seperti meredam gejolak ekonomi dan nilai tukar.

Ekonom Aviliani menyebutkan saat ini dunia usaha sedang menunggu kepastian dari bank sentral terkait nilai tukar.

"Makanya ini seperti dead line yang diberikan pelaku usaha ke pak Perry. Masalah suku bunga dan rupiah ini yang ditunggu pelaku usaha," kata Aviliani usai pelantikan Gubernur BI di Gedung MA, Jakarta, Kamis (24/5/2018).
Dia menjelaskan, Perry juga harus bisa mengatur 'hot money', karena selama ini Indonesia banyak ketergantungan dengan asing.

"Untuk mengatur itu, Perry harus bekerjasama dengan pengusaha, akhirnya juga isa mengatur cash flow di negeri ini," imbuh dia.

Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo optimis Perry Warjiyo yang memegang jabatan baru sebagai GubernurBI. Hal itu dikarenakan, Perry memiliki pengalaman yang cukup banyak di bidang moneter, dengan lamanya dirinya telah berkarir di bank sentral.

"Dengan banyaknya pengalaman di BI, maka akan mengerti segala yang ada. Saya yakin dia akan bisa menjalankan jabatan barunya," kata Kartika.

Menurut dia dengan pengalaman yang cukup banyak dijalankan, maka Perry juga akan bisa lebih menenangkan kondisi yang ada di pasar. "Dia punya kebijakan yang pas, market akan respon baik. Sehingga akan terjadi ketenangan di pasar," ujarnya.

Setelah pelantikan dan resmi menjadi Gubernur BI, Perry akan membawa BI untuk secara penuh menjalankan mandatnya menjaga stabilitas ekonomi. Secara khusus inflasi dan nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung melemah.

"Tentu saja dalam menjaga itu saya tetap memposisikan mendukung upaya pertumbuhan ekonomi. Saya juga pro growth (pertumbuhan)," katanya.
Pro growth ini dikatakan Perry mempunyai lima instrumen. Pertama memprioritaskan penjagaan stabilitas yaitu kebijakan moneter.

Empat instrumen lain yakni mendorong peningkatan ekonomi dengan merelaksasi kebijakan makro prudent, mendorong sektor perumahan yang jadi leading sektor. Dengan dorongan itu akan menjadi pertumbuhan.

Kedua adalah mempercepat pendalaman pasar keuangan khususnya pembiayaan infra. Sekuritas berbagai obligasi untuk pembiayaan infrastruktur itu jugu pro growth dengan koordinasi dengan pemerintah dan OJK.

Ketiga sistem pembayaran untuk mendukung strategi nasional untuk ekonomi keuangan digital. Kebijakan itu juga gerbang pembayaran nasional fintech.

Keempat adalah adalah memperkuat akselerasi pengembangan eko syariah baik industri halal.
Keuangan syariah maupun pengembangan research serta kampanye gaya hidup halal.

Perry merupakan pejabat karier di BI. Ia menjabat Deputi Gubernur sejak 15 April 2013. Jabatan tersebut diperolehnya melalui perjalanan panjang. Ia dicalonkan untuk jabatan tersebut sebanyak empat kali sejak 2009, namun baru berhasil lolos pada 2013. (dna/dna)