Jumat, 13 Jul 2018 10:10 WIB
LPS Siapkan Pembayaran Klaim Simpanan BPR Sambas Arta
Foto: Danang Sugianto
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta. Hal ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP-115/D.03/2018 tanggal 12 Juli 2018.
Dengan dikeluarkannya keputusan pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.
Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Sambas Arta, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.
"Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha," kata Sekretaris LPS Samsu Adi Nugroho dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (13/7/2018).
Sementara itu, dalam rangka likuidasi PT BPR Sambas Arta, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS sebagai RUPS PT BPR Sambas Arta akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:
1. Membubarkan badan hukum bank
2. Membentuk tim likuidasi
3. Menetapkan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"
4. Menonaktifkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris
Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi PT BPR Sambas Arta akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk LPS. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT BPR Sambas Arta tersebut akan dilakukan oleh LPS.
LPS menghimbau agar nasabah PT BPR Sambas Arta tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT BPR Sambas Arta serta kepada karyawan PT BPR Sambas Arta diharapkan tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut. (ara/eds)
Dengan dikeluarkannya keputusan pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.
Baca juga: OJK Cabut Izin Usaha BPR di Kalimantan Barat |
Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Sambas Arta, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.
"Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha," kata Sekretaris LPS Samsu Adi Nugroho dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (13/7/2018).
Sementara itu, dalam rangka likuidasi PT BPR Sambas Arta, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS sebagai RUPS PT BPR Sambas Arta akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:
1. Membubarkan badan hukum bank
2. Membentuk tim likuidasi
3. Menetapkan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"
4. Menonaktifkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris
Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi PT BPR Sambas Arta akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk LPS. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT BPR Sambas Arta tersebut akan dilakukan oleh LPS.
LPS menghimbau agar nasabah PT BPR Sambas Arta tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT BPR Sambas Arta serta kepada karyawan PT BPR Sambas Arta diharapkan tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut. (ara/eds)
