Blak-blakan Boediono Soal Krisis dan Bank Century
Foto: Dolar AS/ Selfie Miftahul Jannah
Krisis periode 1997-1998 membuat Indonesia harus meminta 'resep obat' kepada International Monetary Fund (IMF) untuk menyelamatkan perekonomian.
Saat itu IMF memberikan saran kepada Indonesia untuk menutup 16 bank kecil yang dirasa tak bisa lagi diselamatkan. Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono menjelaskan saat itu 16 bank tersebut hanya menguasai 3-4% aset di perbankan nasional.
Penutupan bank saat itu dilakukan tanpa payung pengaman, sehingga menyebabkan dampak psikologis yang buruk untuk masyarakat Indonesia.
Dia menceritakan, setelah penutupan belasan bank tersebut makin banyak masyarakat Indonesia yang malas menyimpan uang di bank.
"Saat itu resepnya salah, untuk 16 bank yang hanya menguasai aset 3-4% tanpa ada payung pengamannya," kata Boediono di Gedung Djakarta Theater, Jakarta, Rabu (28/11/2018).
Setelah kejadian penutupan, masyarakat berbondong memindahkan dananya dari bank kecil ke bank besar swasta hingga bank BUMN. Bahkan ada masyarakat yang menyimpan uangnya di luar negeri supaya tetap aman.
"Dampak psikologis akibat ditutupnya 16 bank itu beredar beberapa hari kemudian. Lalu beredar pula siapa lagi nih yang tutup, masyarakat memindahkan uang ke bank yang dianggap tidak berisiko ke bank swasta yang besar atau bank BUMN, ada juga yang dilarikan ke Singapura," ujar dia.
Boediono menyampaikan, krisis yang terjadi 20 tahun lalu berbeda dengan krisis 1960 dan 1980. Periode 1997-1998 krisis moneter disababkan oleh pembalikan dana asing ke luar negeri. Sedangkan untuk 1960 dan 1980 terjadi akibat anjloknya harga minyak yang membuat APBN terbebani.
Karena itu pada 1997-1998 pemerintah mulai membuat blanket guarantee, yakni kebijakan yang seluruh dana perbankan dijamin 100%.
"Akhirnya diputuskan blanket guarantee, supaya deposan-deposan ini memikirkan seandainya bank ditutup, maka simpanannya aman. Ini Januari 1998 dilakukan," katanya.
Ekonomi tak serta merta membaik dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat masih ragu untuk memarkirkan dananya di perbankan. Saat itu pemerintah berupaya untuk terus mendorong kepercayaan masyarakat jika ekonomi akan membaik.
"Memang saat itu adalah masa yang rawan untuk kemungkinan bangkit kembali," imbuh dia.
(kil/ara)
