.webp)
Peningkatan manfaat diberikan dalam program perlindungan atas risiko kecelakaan kerja yang terjadi, seperti kecelakaan saat bekerja, tindakan kekerasan, dan pemerkosaan yang pertanggungannya akan ditangani oleh BPJS TK hingga PMI sembuh. PMI juga akan mendapatkan santunan cacat hingga Rp 100 juta jika PMI mengalami risiko kerja.
"Manfaat lainnya seperti kompensasi karena gagal berangkat ke negara penempatan senilai Rp 7,5 juta, bantuan PHK karena kecelakaan kerja mendapatkan mulai dari Rp 2 juta sampai Rp 5 juta, beasiswa untuk 2 orang anak hingga lulus sarjana atau mendapatkan pelatihan kerja, hingga bantuan penggantian tiket pesawat kepulangan PMI karena terkena kecelakaan kerja juga diatur dalam regulasi ini," ungkap Direktur Utama BPJS TK Agus Susanto dalam keterangan tertulis, Senin (14/1/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Foto: BPJS Ketenagakerjaan |
"Beasiswa atau pelatihan kerja untuk 2 orang anak peserta ini dinilai sangat penting untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak dan sejahtera di masa yang akan datang," tambahnya.
Selain perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm), PMI juga bisa memilih untuk ikut dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat digunakan sebagai tabungan bagi para PMI jika telah selesai menjalani masa kerja di negara penempatan.
Agus menjelaskan, peningkatan manfaat beasiswa ini sebelumnya hanya diberikan kepada 1 orang anak peserta yang meninggal dunia ataupun menderita cacat total tetap karena kecelakaan kerja.
"Regulasi terbaru menegaskan bahwa 2 orang anak peserta berhak untuk mendapatkan beasiswa sampai lulus sarjana atau pelatihan kerja sesuai ketentuan yang berlaku," kata Agus.
Selain itu, lanjut Agus, manfaat lainnya yang ditambahkan melalui regulasi ini adalah adanya penggantian kerugian karena tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah akan diberikan penggantian dengan besaran Rp 10 juta.
Jika PMI terkena risiko kecelakaan kerja dan mengalami kecacatan, BPJS TK juga akan memberikan pendampingan dan pelatihan vokasional agar yang bersangkutan dapat terus berkreasi dan menghasilkan pendapatan melalui bidang usaha lain.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada stakeholder, organisasi PMI, dan pemerintah atas masukan yang diberikan pada setiap kesempatan pertemuan, FGD dan sebagainya. Khususnya kepada Menteri Ketenagakerjaan yang telah merumuskan dan mengeluarkan Permenaker peningkatan manfaat ini bagi para pejuang devisa. Semua dilakukan sebagai bentuk hadirnya pemerintah demi kepentingan bangsa, rakyat, dan negara," pungkas Agus.
Menurut Agus, peningkatan manfaat ini berdasarkan perubahan regulasi terkait peningkatan manfaat bagi PMI yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
"Sudah sepantasnya lah pemerintah memberikan perlindungan jaminan sosial yang lebih baik kepada para pejuang Devisa. Kami akan terus mengupayakan penyelenggaraan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI ini dapat dirasakan oleh seluruh PMI," ujarnya.
Agus menjelaskan, manfaat yang akan diterima bagi PMI yang terdaftar dalam program BPJS TK antara lain mencakup perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian yang terjadi saat PMI sedang menjalani persiapan atau pelatihan, selama berada di negara penempatan kerja, hingga kembali ke Indonesia setelah masa kerja berakhir. (mul/mpr)
