Senin, 11 Mar 2019 16:41 WIB
Bantu Startup, OJK Buka Konsultasi Gratis lewat Fintech Center
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (Dok. OJK)
Jakarta - Perkembangan perusahaan rintisan (startup) bidang financial technology (fintech) di Indonesia menjadi ladang baru bagi generasi milenial. Apalagi laporan tahunan Michael Page Salary Benchmark menyebutkan sederet pekerjaan di bidang startup memiliki gaji besar semakin menaikkan pamor bisnis ini.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan semakin banyak perusahaan startup beroperasi di Indonesia akan mendorong pembangunan Indonesia. Ia berharap startup di dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri.
"Ini pesan terutama generasi muda karena generasi muda ini potensinya besar sekali untuk pahami jangan cuma menjadi objek tapi bisa manfaatkan untuk enterpreneur startup. Ruangnya luas sekali dari kehidupan sehari-hari," ujar Wimboh, dalam keterangannya, Senin (11/3/2019).
Hal itu disampaikannya dalam seminar nasional bertajuk 'Kolaborasi Milenial dan Fintech Menyongsong Revolusi Industri 4.0' di Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Sabtu (9/3/2019).
Kegiatan hasil kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ini, lanjut Wimboh, diharapkan agar milenial memahami tentang produk fintech dan memahami risiko-risiko produk keuangan. Selain itu juga mengenai peran OJK dan Kominfo dalam bersinergi membangun industri fintech.
"Supaya bisa paham sehingga dia bisa juga terinspirasi, selain melindungi kepentingannya sendiri juga apabila dia punya bakat enterpreneur mendirikan startup terbuka lebar," jelas Wimboh.
Guna mendukung hal itu, OJK menyatakan akan berkomitmen menyiapkan infrastruktur. Melalui Fintech Center, generasi muda bisa melakukan konsultasi sebelum mendirikan startup melalui konsep Sign Box milik OJK.
Dalam kesempatan itu, salah seorang mahasiswa UNS jurusan hukum semester IV, Maura, mengatakan dia tidak tahu mengenai peran OJK dalam membangun industri startup, pun dengan startup di bidang fintech. Saat sesi tanya jawab, Maura juga tidak bisa menjawab apa saja jasa layanan keuangan yang diatur oleh OJK.
"Saya cukup khawatir melihat mahasiswa tidak tahu apa itu OJK, dan apa peran OJK," imbuh Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB ) OJK, M. Ichsanuddin.
Pada kesempatan yang sama OJK juga menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) bersama UNS. Kampus tersebut juga menandatangani kerja sama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan Aftech (Asosiasi Fintech Indonesia).
Keempat pihak sepakat bekerja sama dalam kegiatan pendidikan untuk mahasiswa dan pengajar dalam bentuk mahasiswa melakukan magang dan pelatihan, pembentukan kurikulum, program penelitian dan kerja sama di bidang lainnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, yang turut hadir dalam acara, mendorong UNS untuk melakukan studi-tiru menciptakan jurusan di bidang startup. Salah satu bidang yang bisa digeluti startup misalnya logistik yang potensial lantaran 23,3% belanja ekonomi Indonesia untuk logistik.
"Biasanya pola biasa setelah A maka akan dilakukan B dan C lalu D. Banyak korporasi BUMN yang melakukan demikian. Tapi yang dibutuhkan startup itu pola pikirnya terserah mau yang mana duluan, mau E duluan atau D dulu yang penting A jadi dulu," jelas Rudiantara.
Data OJK menunjukkan terjadi perkembangan fintech P2P lending (peer to peer, pinjam meminjam online) hingga Januari 2019.
Data tersebut mengungkapkan akumulasi pinjaman mencapai Rp 25,9 triliun, outstanding pinjaman Rp 5,7 triliun, perusahaan terdaftar atau berizin 99 perusahaan, jumlah rekening lender (pemberi pinjaman) 267.496 dan jumlah rekening borrower (peminjam) 5.160.120. (idr/hns)
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan semakin banyak perusahaan startup beroperasi di Indonesia akan mendorong pembangunan Indonesia. Ia berharap startup di dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri.
"Ini pesan terutama generasi muda karena generasi muda ini potensinya besar sekali untuk pahami jangan cuma menjadi objek tapi bisa manfaatkan untuk enterpreneur startup. Ruangnya luas sekali dari kehidupan sehari-hari," ujar Wimboh, dalam keterangannya, Senin (11/3/2019).
Kegiatan hasil kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ini, lanjut Wimboh, diharapkan agar milenial memahami tentang produk fintech dan memahami risiko-risiko produk keuangan. Selain itu juga mengenai peran OJK dan Kominfo dalam bersinergi membangun industri fintech.
"Supaya bisa paham sehingga dia bisa juga terinspirasi, selain melindungi kepentingannya sendiri juga apabila dia punya bakat enterpreneur mendirikan startup terbuka lebar," jelas Wimboh.
Guna mendukung hal itu, OJK menyatakan akan berkomitmen menyiapkan infrastruktur. Melalui Fintech Center, generasi muda bisa melakukan konsultasi sebelum mendirikan startup melalui konsep Sign Box milik OJK.
Dalam kesempatan itu, salah seorang mahasiswa UNS jurusan hukum semester IV, Maura, mengatakan dia tidak tahu mengenai peran OJK dalam membangun industri startup, pun dengan startup di bidang fintech. Saat sesi tanya jawab, Maura juga tidak bisa menjawab apa saja jasa layanan keuangan yang diatur oleh OJK.
"Saya cukup khawatir melihat mahasiswa tidak tahu apa itu OJK, dan apa peran OJK," imbuh Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB ) OJK, M. Ichsanuddin.
Pada kesempatan yang sama OJK juga menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) bersama UNS. Kampus tersebut juga menandatangani kerja sama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan Aftech (Asosiasi Fintech Indonesia).
Keempat pihak sepakat bekerja sama dalam kegiatan pendidikan untuk mahasiswa dan pengajar dalam bentuk mahasiswa melakukan magang dan pelatihan, pembentukan kurikulum, program penelitian dan kerja sama di bidang lainnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, yang turut hadir dalam acara, mendorong UNS untuk melakukan studi-tiru menciptakan jurusan di bidang startup. Salah satu bidang yang bisa digeluti startup misalnya logistik yang potensial lantaran 23,3% belanja ekonomi Indonesia untuk logistik.
"Biasanya pola biasa setelah A maka akan dilakukan B dan C lalu D. Banyak korporasi BUMN yang melakukan demikian. Tapi yang dibutuhkan startup itu pola pikirnya terserah mau yang mana duluan, mau E duluan atau D dulu yang penting A jadi dulu," jelas Rudiantara.
Data OJK menunjukkan terjadi perkembangan fintech P2P lending (peer to peer, pinjam meminjam online) hingga Januari 2019.
Data tersebut mengungkapkan akumulasi pinjaman mencapai Rp 25,9 triliun, outstanding pinjaman Rp 5,7 triliun, perusahaan terdaftar atau berizin 99 perusahaan, jumlah rekening lender (pemberi pinjaman) 267.496 dan jumlah rekening borrower (peminjam) 5.160.120. (idr/hns)
