Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 20 Jun 2019 14:46 WIB

Tak Kantongi Izin OJK, Gadai Swasta akan Sulit Akses Bank

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Ilustrasi/Foto: Ardan Adhi Chandra Ilustrasi/Foto: Ardan Adhi Chandra
FOKUS BERITA Waspada Gadai Liar
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membatasi akses pelaku usaha pergadaian swasta yang sampai dengan 29 Juli 2019 tidak memiliki izin pada akses pendanaan perbankan, perlindungan asuransi atas barang jaminan, dan penjaminan kredit atau asuransi kredit atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

Selanjutnya, OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) yang beranggotakan instansi terkait antara lain Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku usaha pergadaian swasta yang sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak memiliki izin usaha dari OJK.

Demikian dikutip dari keterangan OJK, Kamis (20/6/2019).


Kepada masyarakat pengguna jasa pergadaian, OJK menghimbau agar hanya menggunakan jasa perusahaan pergadaian atau pelaku usaha pergadaian swasta yang telah mendapat izin usaha atau tanda bukti terdaftar dari OJK. Keterangan/informasi mengenai izin usaha atau tanda bukti terdaftar tersebut dapat dilihat di setiap kantor atau unit layanan (outlet) pelaku usaha pergadaian yang telah memiliki izin usaha atau tanda terdaftar dari OJK.

Informasi mengenai daftar perusahaan pergadaian yang telah memiliki izin usaha dan tanda terdaftar dari OJK tersebut juga dapat diakses melalui situs OJK di www.ojk.go.id atau dengan menghubungi call center OJK dengan nomor telepon 157.

OJK mencatat hingga pertengahan Mei 2019 sudah ada 26 perusahaan pergadaian yang mendapatkan izin. Sebanyak 26 perusahaan gadai yang sudah terdaftar di OJK, antara lain satu perusahaan pergadaian pemerintah dan 25 perusahaan pergadaian swasta.

Demikian dikutip dari keterangan OJK, Kamis (20/6/2019).

Selain itu terdapat 72 pelaku usaha pergadaian swasta yang telah mendapat tanda terdaftar dari OJK. Perusahaan pergadaian yang telah memiliki izin usaha dan tanda terdaftar tersebut tersebar di berbagai daerah antara lain Jakarta, Surabaya, Malang, Jember, Semarang, Yogyakarta, Medan, Riau, dan Mataram. Sementara itu jumlah pelaku usaha pergadaian swasta yang sedang melakukan proses permohonan izin usaha kepada OJK per Mei 2019 berjumlah 14 pelaku usaha pergadaian.

OJK juga sudah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Usaha Pergadaian). Penerbitan POJK Usaha Pergadaian tersebut dimaksudkan untuk menciptakan industri pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, dan perlindungan bagi konsumen.

Selain itu, pengaturan dan pengawasan usaha pergadaian diperlukan untuk mencegah dimanfaatkannya usaha pergadaian sebagai sarana melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya. Melalui POJK Usaha Pergadaian, para pelaku usaha pergadaian wajib mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK.


Sesuai ketentuan POJK Usaha Pergadaian, pelaku usaha pergadaian swasta yang telah mendapatkan tanda terdaftar dari OJK diberikan batas waktu sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 untuk mengajukan permohonan izin usaha.

Dalam masa transisi menuju proses perizinan usaha, OJK memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha pergadaian swasta dalam rangka pemenuhan persyaratan yang diatur di dalam ketentuan POJK Usaha Pergadaian.

OJK juga telah memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada penaksir pelaku usaha pergadaian swasta untuk memberikan nilai taksiran barang jaminan yang tidak merugikan baik masyarakat maupun pelaku perusahaan pergadaian swasta. Pelatihan tersebut juga untuk meningkatkan standar
layanan usaha pergadaian. (ara/eds)
FOKUS BERITA Waspada Gadai Liar
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com