Kamis, 08 Agu 2019 10:55 WIB
Uang Muka Rendah Biang Keladi Banjir Motor di Jakarta?
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Sepeda motor disebut menyumbang 75% pencemaran udara di Jakarta. Dalam pemberitaan detiKFinance kemarin pengamat transportasi dan tata kota Azas Tigor Nainggolan mengatakan banyaknya motor disebabkan karena proses kredit dan syarat yang sangat mudah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menjelaskan uang muka yang berlaku untuk kendaraan bermotor sejak dulu tidak memiliki perbedaan yang signifikan.
"Kalau bicara DP dari dulu sampai sekarang tidak ada bedanya, di peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah jelas, bagi perusahaan leasing yang sehat uang mukanya segini, untuk yang kurang sehat segini," kata Suwandi saat dihubungi detikFinance, Kamis (8/8/2019).
Dia mengungkapkan, rendahnya uang muka sangat relatif. Pasalnya tak bisa semua leasing memberikan uang muka yang kecil. Karena harus memperhatikan kesehatan perusahaan.
Menurut Suwandi, memang pertumbuhan permintaan kredit kendaraan bermotor karena beberapa tahun sebelumnya di Jakarta belum memiliki infrastruktur kendaraan umum yang baik. Suwandi mengungkapkan, tapi saat ini sudah dilakukan perbaikan secara bertahap.
"Kalau bicara polusi ya aturan dari pemdanya sendiri, kalau sudah berjalan rapi kenapa banyak mobil dan motor? Karena memang infrastruktur kendaraan umumnya waktu itu belum baik. Tapi lihat sekarang, sudah ada MRT, TransJakarta sudah banyak dan tersambung. Ke depannya akan lebih baik pasti, jadi orang mungkin tidak akan bawa kendaraan pribadi lagi," imbuh dia.
Awal tahun ini, OJK telah menyempurnakan aturan uang muka untuk kendaraan bermotor baik roda dua, tiga dan empat. Uang muka yang diberikan diizinkan sampai 0%.
Namun ada syarat yang diberikan misalnya tergantung kesehatan keuangan dan rasio pembiayaan bermasalah. Jadi tidak seluruhnya perusahaan pembiayaan memberikan kredit dengan uang muka nol.
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menjelaskan, memang untuk mengatasi permasalahan polusi, kemacetan dan hemat BBM serta angka kecelakaan. Pemerintah Provinsi DKI harus berani mengurangi mobilitas sepeda motor.
"Populasi terbesar kendaraan bermotor adalah sepeda motor 75%, mobil 23% dan 2% angkutan umum," jelas dia.
Sebelumnya, Direktur Angkutan Jalan dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani mengungkapkan dari hasil kajian yang didapatkannya, sepeda motor menyumbang 75% polusi udara di Jakarta.
"Sepeda motor kita menyumbang 75% polusi, itu dari hasil kajian yang saya dapatkan kemarin dari Pemda dan Dinas Perhubungan," kata Yani.
Simak Video "Parahnya Kualitas Udara di Bosnia"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/zlf)
Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menjelaskan uang muka yang berlaku untuk kendaraan bermotor sejak dulu tidak memiliki perbedaan yang signifikan.
"Kalau bicara DP dari dulu sampai sekarang tidak ada bedanya, di peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah jelas, bagi perusahaan leasing yang sehat uang mukanya segini, untuk yang kurang sehat segini," kata Suwandi saat dihubungi detikFinance, Kamis (8/8/2019).
Dia mengungkapkan, rendahnya uang muka sangat relatif. Pasalnya tak bisa semua leasing memberikan uang muka yang kecil. Karena harus memperhatikan kesehatan perusahaan.
Menurut Suwandi, memang pertumbuhan permintaan kredit kendaraan bermotor karena beberapa tahun sebelumnya di Jakarta belum memiliki infrastruktur kendaraan umum yang baik. Suwandi mengungkapkan, tapi saat ini sudah dilakukan perbaikan secara bertahap.
"Kalau bicara polusi ya aturan dari pemdanya sendiri, kalau sudah berjalan rapi kenapa banyak mobil dan motor? Karena memang infrastruktur kendaraan umumnya waktu itu belum baik. Tapi lihat sekarang, sudah ada MRT, TransJakarta sudah banyak dan tersambung. Ke depannya akan lebih baik pasti, jadi orang mungkin tidak akan bawa kendaraan pribadi lagi," imbuh dia.
Awal tahun ini, OJK telah menyempurnakan aturan uang muka untuk kendaraan bermotor baik roda dua, tiga dan empat. Uang muka yang diberikan diizinkan sampai 0%.
Namun ada syarat yang diberikan misalnya tergantung kesehatan keuangan dan rasio pembiayaan bermasalah. Jadi tidak seluruhnya perusahaan pembiayaan memberikan kredit dengan uang muka nol.
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menjelaskan, memang untuk mengatasi permasalahan polusi, kemacetan dan hemat BBM serta angka kecelakaan. Pemerintah Provinsi DKI harus berani mengurangi mobilitas sepeda motor.
"Populasi terbesar kendaraan bermotor adalah sepeda motor 75%, mobil 23% dan 2% angkutan umum," jelas dia.
Sebelumnya, Direktur Angkutan Jalan dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani mengungkapkan dari hasil kajian yang didapatkannya, sepeda motor menyumbang 75% polusi udara di Jakarta.
"Sepeda motor kita menyumbang 75% polusi, itu dari hasil kajian yang saya dapatkan kemarin dari Pemda dan Dinas Perhubungan," kata Yani.
Simak Video "Parahnya Kualitas Udara di Bosnia"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/zlf)
