Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 10 Jan 2020 16:16 WIB

Rentetan Masalah Jiwasraya dari Era SBY hingga Jokowi

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Ilustrasi/Foto: Rengga Sancaya/detikcom
Jakarta - Kasus gagal bayar yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) jadi sorotan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan menyebut kasus ini berskala gigantik atau sangat besar hingga memiliki risiko sistemik.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kasus ini sebenarnya merupakan persoalan lama. Dia bilang masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali, 10 tahun yang lalu. Problem ini yang dalam 3 tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi di Novotel Balikpapan, Kaltim, Rabu (18/12) lalu.

Selain Jokowi, BPK juga menyatakan masalah yang membeli BUMN asuransi itu sudah terjadi sejak lama. Jiwasraya, kata BPK, bahkan sudah bermasalah sejak tahun 2006 silam era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya ingin menyampaikan, kondisi sekarang kita adalah situasi yang mengharuskan kita untuk memiliki pilihan kebijakan yang hati-hati. Di mana kasus ini cukup besar, skalanya bahkan saya katakan gigantik, sehingga memiliki risiko sistemik," kata Kepala BPK Agung Firman Sampurna.


Agung mengatakan, Jiwasraya membukukan kerugian Rp 13,7 triliun pasca September 2019. Pada posisi November 2019 Jiwasraya diperkirakan mengalami negatif ekuitas sebesar Rp 27,7 triliun.

Jiwasraya juga dihadapkan dengan kewajiban pengembalian dana nasabah yang mencapai Rp 12,4 triliun. Dana itu merupakan akumulasi kewajiban pencairan klaim polis yang gagal dibayar perusahaan sampai periode Oktober-Desember 2019.

Kasus Jiwasraya ini sendiri baru ramai ke publik saat 2018 lalu. Berikut rentetan kronologi masalah Jiwasraya sejak 2006:

2006
Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif Rp 3,29 triliun.

BPK menyebut Jiwasraya memanipulasi laporan keuangan di tahun sejak 2006. Meski mencatatkan laba, namun laba itu disebut semu karena adanya rekayasa akuntansi.

2008
BPK memberikan opini disclaimer (tidak menyatakan pendapat) untuk laporan keuangan 2006-2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan semakin lebar, yakni Rp 5,7 triliun pada 2008 dan Rp 6,3 triliun pada 2009.

2010-2012
Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar Rp 1,3 triliun pada akhir 2011. Namun, Kepala Biro Perasuransian Isa Rachmatawarta menyatakan metode reasuransi merupakan penyelesaian sementara terhadap seluruh masalah. Sebab, keuntungan operasi dari reasuransi cuma mencerminkan keuntungan semu dan tidak memiliki keuntungan ekonomis.

Berlanjut di halaman berikut >>>

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Kejagung Buka Suara Soal Fee Broker Jiwasraya"
[Gambas:Video 20detik]
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com