DPR Mau Bikin Pansus Jiwasraya, Perlukah?

Jakarta - Perkara yang menimpa perusahaan asuransi pelat merah PT Jiwasraya (Persero) sudah merembet kemana-mana. Salah satunya adalah wacana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menangani kasus Jiwasraya oleh DPR.

Lantas, perlukah pansus DPR untuk kasus Jiwasraya dibentuk?

Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi menilai bahwa pansus diperlukan dalam penanganan kasus Jiwasraya. Dia menilai kewenangan panitia khusus lebih luas untuk menyelesaikan masalah di Jiwasraya. Terlebih lagi menurut Didi masalah di Jiwasraya tergolong cukup besar.

"Kalau pansus kan luas, bisa hak penyelidikan, hak angket dan sebagainya di sana. Skala persoalan dan kerugiannya amat sangat dahsyat ini, nggak main-main Rp 13,7 triliun dan 5,5 juta polis di sini. Kalau digabung keluarganya bisa aja ada jutaan anak bangsa yang dirugikan," jelas Didi dalam sebuah diskusi di bilangan Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2020).

Baca juga: Tarif Ojol Naik (Lagi) Bulan Depan?

Bahkan menurut Didi bisa saja dengan dibentuknya pansus pihak-pihak yang mendalangi kasus Jiwasraya bisa lebih dalam ditelusuri, bahkan pihak yang tersembunyi. Dia menegaskan, pemerintah tidak perlu takut kalau pansus dibentuk.

"Jangan alergi sama pansus kenapa harus khawatir? Kita kan mau tegakkan kebenaran. Ini baru lima yang ketangkap bukan tidak mungkin masih ada yang lain. Kan kalau ada kekuatan politik di belakang ini bisa juga kita usut disampai ke sana, nggak usah takut lah," ungkap Didi.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menilai bahwa pansus belum diperlukan. Khawatirnya, dengan pansus akan mengganggu masuknya investor untuk membantu mendanai pengembalian uang nasabah Jiwasraya.

"Bukan mau nolak, kami cuma nggak mau riweuh kalau masuk politik nanti investor nolak. Tau lah investor itu kan nggak mau ada gaduh-gaduh di politiknya," ungkap Arya.

Arya menegaskan kini pihaknya pun bergerak dan tidak diam, kementerian menurutnya sedang fokus mencari solusi untuk menuntaskan gagal bayar Jiwasraya. Menurutnya, suatu kasus dibentuk pansus kalau memang penyelesaiannya tidak ada kejelasan.

"Kita fokus ke solusi kami di Kementerian BUMN adalah cari solusi, ini lagi kita kerjakan semua solusinya. Kita bakal pastikan dana dari nasabah bisa kembali. Ini dikerjakan setiap hari lho, kita lagi cari investor juga,"

"Lihat sejarahnya ada pansus kenapa? Karena ada kasus responnya lama ini kan kita kerja," lanjutnya.

Baca juga: Ada Ragam Solusi Buat Jiwasraya Nih Bu Sri Mulyani, Mau yang Mana?

Belum lagi dia menilai kalau dibentuk pansus, cukup menghambat pekerjaan Kementerian BUMN dalam menyelesaikan kasus di Jiwasraya.

"Kalau pansus juga kan lama. Mau nggak mau kita mesti dipanggil setiap hari, kapan kita kerjanya? Bukan mau kita bilang pansus bikin menghambat kita ya, tapi memang nanti effort kita jadi makin besar," ungkap Arya.

DPR sendiri sudah memutuskan membuat panitia kerja alias panja. Hal ini dilakukan untuk mengawasi kinerja pemerintahan dalam menyelesaikan masalah di Jiwasraya.

"Rapat di DPR sepakati buat panja agar proses hukum terjadi cepat. Jadi bukan urgensi lagi bikin pansus, kami lihat respon pemerintah bagus. Kejaksaan juga bergerak tentukan tersangka," ungkap Anggota Komisi VI DPR Dedi Sitorus.

"Biar kita kasih satu bulan dua bulan dulu kerja, kalau ada bias prosesnya baru kita tegaskan pansus," lanjutnya.


(dna/dna)