Senin, 20 Jan 2020 11:00 WIB
Banyak Kasus Gagal Bayar, Kapan Lembaga Penjamin Polis Asuransi Dibentuk?
Foto: Agus Dwi Nugroho / 20detik
Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan bahwa saat ini sedang disiapkan pembentukan Lembaga Penjamin Polis untuk menangani industri asuransi nasional.
Dia menjelaskan masih ada sejumlah hal yang harus dibereskan sebelum membentuk lembaga tersebut.
"Tentunya Lembaga Penjaminan Polis ini boleh kita diskusikan sekarang, tapi penerapannya tentunya menunggu sampai ini reform permodalannya dan juga pengawasannya, pengaturannya dilakukan dulu," kata Wimboh kepada Tim Blak-blakan detikcom.
Dirinya menjelaskan bahwa pembentukan Lembaga Penjamin Polis harus dipersiapkan dengan matang agar tak ada masalah yang muncul di kemudian hari.
"Kalau nggak, ini kita nggak mau terkantuk batu yang sama ya, dan akhirnya penjaminan polisnya menjadi tidak efektif karena begitu diterapkan ini ternyata belum betul. Ini dibetulin dulu baru (lembaga) ini di-on-kan," jelasnya.
Pembenahan terhadap sejumlah hal harus dilakukan sebelum Lembaga Penjamin Polis terbentuk, mulai dari penerapan tata kelola, manajemen risiko, sistem pengawasan keuangan yang mengintegrasikan bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), hingga permodalannya.
"Sehingga nanti setelah ini diterapkan ya baru ini (Lembaga Penjamin Polis). Tentunya kalau sekarang ini harus kita lakukan segera meskipun efektif penjaminannya tentunya efektif aktivitas, undang-undang itu bisa belakangan setelah ini beres," jelasnya.
Mengenai apa-apa saja yang akan diatur oleh Lembaga Penjamin Polis, Wimboh menilai masih terlalu dini untuk disampaikan.
"Nah ini kan terlalu dini untuk bicara detailnya. Kita kan juga belum. Tapi ini sudah menjadi agenda yang dalam reform ini," tambahnya.
Simak Video " Blak-blakan Bos OJK: Reformasi Industri Asuransi"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/zlf)
Dia menjelaskan masih ada sejumlah hal yang harus dibereskan sebelum membentuk lembaga tersebut.
"Tentunya Lembaga Penjaminan Polis ini boleh kita diskusikan sekarang, tapi penerapannya tentunya menunggu sampai ini reform permodalannya dan juga pengawasannya, pengaturannya dilakukan dulu," kata Wimboh kepada Tim Blak-blakan detikcom.
"Kalau nggak, ini kita nggak mau terkantuk batu yang sama ya, dan akhirnya penjaminan polisnya menjadi tidak efektif karena begitu diterapkan ini ternyata belum betul. Ini dibetulin dulu baru (lembaga) ini di-on-kan," jelasnya.
Pembenahan terhadap sejumlah hal harus dilakukan sebelum Lembaga Penjamin Polis terbentuk, mulai dari penerapan tata kelola, manajemen risiko, sistem pengawasan keuangan yang mengintegrasikan bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), hingga permodalannya.
"Sehingga nanti setelah ini diterapkan ya baru ini (Lembaga Penjamin Polis). Tentunya kalau sekarang ini harus kita lakukan segera meskipun efektif penjaminannya tentunya efektif aktivitas, undang-undang itu bisa belakangan setelah ini beres," jelasnya.
Mengenai apa-apa saja yang akan diatur oleh Lembaga Penjamin Polis, Wimboh menilai masih terlalu dini untuk disampaikan.
"Nah ini kan terlalu dini untuk bicara detailnya. Kita kan juga belum. Tapi ini sudah menjadi agenda yang dalam reform ini," tambahnya.
Simak Video " Blak-blakan Bos OJK: Reformasi Industri Asuransi"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/zlf)
