DPR Usul BI Cetak Uang Rp 600 T, Pengamat: Bisa Pukul Daya Beli

DPR Usul BI Cetak Uang Rp 600 T, Pengamat: Bisa Pukul Daya Beli

Vadhia Lidyana - detikFinance
Kamis, 30 Apr 2020 14:56 WIB
BUMN percetakan uang, Perum Peruri dibanjiri pesanan cetak uang dari Bank Indonesia (BI). Pihak Peruri mengaku sangat kewalahan untuk memenuhi pesanan uang dari BI yang mencapai miliaran lembar. Seorang petugas tampak merapihkan tumpukan uang di cash center Bank Negara Indonesia Pusat, kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (21/10/2013). (FOTO: Rachman Haryanto/detikFoto)
Ilustrasi/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Badan Anggaran DPR RI mengusulkan Bank Indonesia (BI) mencetak uang hingga Rp 600 triliun sebagai langkah pencegahan dampak virus Corona (COVID-19) kian melebar ke perekonomian. Namun, usulan tersebut dikritik keras oleh pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira.

Ia berpendapat, usulan ini akan berdampak besar pada perekonomian Indonesia, salah satunya inflasi tinggi yang akhirnya meruntuhkan daya beli masyarakat. Ia mengatakan, seharusnya usulan pencetakan uang ini dipertimbangkan juga dengan permintaan akan rupiah.

"Usulan yang tidak berdasarkan pada permintaan ini bisa menyebabkan hyper inflasi atau inflasi yang sangat tinggi. Ujungnya bisa memukul daya beli masyarakat," kata Bhima kepada detikcom, Kamis (30/4/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bhima mengungkapkan, cara ini memang sudah dilakukan negara lain seperti Amerika Serikat (AS). Namun, ia menegaskan Indonesia tak bisa berkiblat pada Negeri Paman Sam.

"Governance kita kan juga nggak sebaik Bank Sentral AS. Mereka kan sudah melakukan quantitave easing (QE) tahun 2008. Jadi mereka sudah pernah punya pengalaman dan berbeda. Karena Indonesia tidak bisa disamakan dengan AS. AS kan cetak dolar, di mana dolar AS itu dipercaya untuk pembayaran ekspor dan impor," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Bahkan, menurut Bhima usulan cetak uang Rp 600 triliun ini sama saja upaya 'bunuh diri'.

"Jadi Indonesia kalau melakukan hal yang sama dengan Amerika Serikat ya kita bisa bunuh diri. Siapa yang mau menyerap rupiah sebanyak itu?" tutur Bhima.

Belum lagi potensi penyelewengan yang tinggi jika uangnya ini disalurkan ke korporasi dengan iming-iming menyelamatkan pekerja Indonesia.

"Kita tahu bahwa moral hazard-nya sangat besar. Mungkin nanti cetak uang ini masuk kepada korporasi, ternyata uangnya tidak digunakan untuk menggaji karyawan misalnya. Atau uangnya tidak digunakan untuk mensuplai kredit kalau itu perbankan. Tapi yang dikhawatirkan ini justru akan dibawa lari oleh para pemilik modal yang tidak bertanggung jawab," ucapnya.

Bhima meminta agar pemerintah tak serta-merta mengabulkan usulan yang menurutnya tidak didasari oleh kajian secara menyeluruh.

"Tidak semua saran dari pengusaha itu ditampung. Harus ada kajian dampaknya dirinci kepada masyarakat, dan moral hazard juga," pungkasnya.



Simak Video "Video: Tampang Penipu yang Ngaku Bisa Gandakan Uang di Cilacap"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads