.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum mengetahui adanya informasi atau isu mengenai pengawasan perbankan yang dipegang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal dikembalikan kepada Bank Indonesia (BI).
Hal itu diungkapkannya saat mengikuti diskusi World Bank mengenai Indonesia Economic Prospect Report secara virtual, Kamis (16/7/2020). Sri Mulyani bilang, pemerintah bersama BI, OJK, dan LPS saat ini sedang fokus berkoordinasi menanggulangi dampak COVID-19 pada perekonomian nasional.
"Kami belum ada informasi substansi tentang itu," kata Sri Mulyani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani melanjutkan, fokus pemerintah saat ini adalah menjaga perekonomian agar tidak berdampak besar oleh Corona. Pemerintah sendiri sudah memiliki payung hukum dalam mengamankan perekonomian yaitu UU Nomor 2 Tahun 2020.
"Apabila ada kelemahan dari kerangka regulasi dan telah mengeluarkan UU 2/2020 akan terus ditingkatkan pemahaman bahwa masyarakat, bisnis dan swasta akan pulih. Ini fokus dari pemerintah," jelasnya.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) pernah menjadi regulator dan pengawas bank di Indonesia sampai akhir 2013 sebelum akhirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil peran.
Kali ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tengah mempertimbangkan mengembalikan peran itu ke BI karena ketidakpuasan akan kinerja OJK selama pandemi. Hal tersebut disampaikan oleh dua orang sumber yang diberi pengarahan tentang masalah ini, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (2/7/2020).
OJK didirikan berdasarkan undang-undang tahun 2011 untuk mengawasi lembaga keuangan. OJK dibentuk dengan best practice dari struktur regulasi jasa keuangan Inggris saat itu. Sumber menyebutkan, Indonesia saat ini tengah melihat Prancis, yang memiliki otoritas administratif independen di bawah bank sentral yang mengawasi perbankan.
"BI sangat senang tentang ini. Tetapi akan ada tambahan untuk KPI (key performance indicator), akan diberitahu untuk tidak hanya menjaga mata uang dan inflasi, tetapi juga pengangguran," kata sumber.
(hek/eds)
